Kekosongan Kekuasaan? (Bagian 2)
Oleh: Ndaru Anugerah
Pada bagian pertama tulisan, saya telah mengungkapkan bagaimana situasi dilematis yang dialami oleh Saudi dalam menjalin hubungan dengan AS dimasa kepemimpinan Biden. (baca disini)
Kalo bersikap saklek, maka Saudi utamanya MBS juga yang akan mendapatkan masalah. Tapi kalo nggak ambil tindakan, jelas akan merugikan Saudi dari sikap ‘menunggunya’ tersebut.
Sebagai analis, saya menilai Saudi di bawah MBS mulai memecah kebuntuan yang dihadapinya.
Bagaimana melihatnya?
Pada April 2021 silam, Saudi dan Iran yang selama ini saling bermusuhan, akhirnya mulai buka omongan. Singkatnya, kedua pihak menjajaki kemungkinan untuk memulihkan hubungan yang selama ini memang sangat buruk. (https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-iranian-officials-held-talks-patch-up-relations-ft-2021-04-18/)
Ini jelas sesuatu bingits bagi seorang MBS. Bagaimana tidak?
Pada 2017 silam, Mohammad bin Salman (MBS) begitu menggebu-gebu untuk menyalakan api konfrontasi dengan Iran. Singkatnya, apapun yang menyinggung Iran, MBS bakal bereaksi keras. “Kami menutup kemungkinan untuk berdialog dengan Iran karena kami adalah target Iran,” pungkasnya.
MBS bahkan menuding bahwa ideologi revolusioner yang diusung pemerintah Teheran telah menutup ruang negosiasi antara kedua negara. (https://www.nytimes.com/2017/05/02/world/middleeast/saudi-arabia-iran-defense-minister.html)
Lantas bagaimana sekarang sikap Saudi menjadi berubah 180 derajat terhadap Iran?
Karena Saudi paham, siapa pemain utama pada papan catur geopolitik di TimTeng. Karenanya, langkah memulihkan hubungan menjadi hal yang sangat pragmatis untuk dilakukan.
Tentang ini, saya pernah bahas pada Mei silam. (baca disini)
Seperti kita ketahui bersama, bahwa hegemoni AS di Timteng memuncak saat kekacauan di kawasan tersebut terjadi. Tujuan sebenarnya adalah untuk mewujudkan Israel Raya yang mengharuskan ‘pencaplokan’ wilayah negara lain pada kawasan tersebut. (baca disini dan disini)
Dan skenario 911 merupakan pintu gerbang yang ‘sempurna’ guna melakukan agresi militer di TimTeng, secara khusus menyasar negara-negara yang akan dicaplok dan diprediksi bakal membangkang pada rencana besar tersebut.
Jadilah perang melawan ‘terorisme’ dimulai. “Rencana mulia untuk memerangi terorisme, salahnya dimana?” begitu kurleb-nya.
Tapi ini cuma akal-akalan saja, mengingat serangan yang ditujukan ke Irak pasca peristiwa 911 dengan dalih bahwa Irak (dibawah kepimpinan Saddam) tengah mengembangkan senjata pemusnah massal, nggak pernah terbukti hingga hari ini. (baca disini dan disini)
Namun telat, karena warga TimTeng masih hanya sibuk soal perang antar mazhab yang memang sengaja dikondisikan oleh AS dan sekutunya, agar mereka tetap saling bertikai. Dan Saddam Husein jadi korban tragis setelah negaranya dengan sukses menjadi porak-poranda. (https://www.cnn.com/2016/12/29/middleeast/iraqi-voices-saddam-execution/index.html)
Prof. Thomas Barnett selaku ahli strategi dan konsultan Wikistrat Israel sekaligus staf pengajar pada US Naval War College, menyatakan bahwa menurut rencananya, TimTeng memang harus dipecah menjadi wilayah atas dasar mazhab, etnis atau agama.
Dan untuk mewujudkan rencana ini, kehadiran militer AS mutlak diperlukan. Bukan menjadi penengah, tapi sebagai bahan bakar yang akan menyulut api menjadi bertambah besar. (https://www.researchgate.net/publication/240280580_Book_Review_The_Pentagon’s_New_Map_War_and_Peace_in_the_Twenty-First_Century)
Pernyataan yang dibuat oleh mantan Menlu AS Condoleezza Rice pada 2006 silam mengamini pernyataan Prof. Barnett, bahwa, “Timur Tengah Baru akan dicapai melalui fase ‘kekacauan yang bersifat konstruktif’.” (https://gulfnews.com/world/americas/the-new-middle-east-and-its-constructive-chaos-1.1218872)
Jadi kalo anda baca tentang Arab Springs yang dibesut oleh Obama sejak Desember 2010 silam, nggak lain adalah pengejawantahan atas rencana besar yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan dunia baru di Timur Tengah. Titik.
Demi mewujudkan rencana tersebut, maka kekuatan proxy yang memang diperlukan untuk mempertajam konflik (yang sebenarnya nggak perlu terjadi), akhirnya dimainkan, selain masuknya pasukan AS dan sekutunya dalam misi mulai mereka dalam memberantas ‘terorisme’. (baca disini dan disini)
Lalu siapa negara yang layak dianggap pemain besar pada konflik di TimTeng?
Sebenarnya hanya ada 2 negara saja. Pertama Saudi dan kedua Iran. Dengan kata lain, semua perang yang terjadi di TimTeng, dua negara inilah yang dijadikan rujukan dalam mengurut benang kusutnya. Yang satu bermazhab Syiah, yang satunya lagi bermazhab Sunni.
Bahwa ada juga kekuatan proxy seperti Ikhwanul Muslim, dimana Turki juga ikutan bermain (misalnya pada perang di Suriah), tetap saja belakangan kekuatan proxy tersebut ada pada satu kubu yang sama.
Saudi bisa saja nggak selaras dengan Ikhwanul Muslimin (IM), tapi anda harus ingat satu hal bahwa IM juga lahir dari rahim Wahabbisme yang dikembangkan dinasti Saudi, bukan? (baca disini dan disini)
Singkatnya, kalo anda tarik perang di TimTeng, maka hanya dua kekuatan regional tersebut yang mendominasi.
Selalu pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang menyokong, Iran atau Saudi? Ada rivalitas abadi diantara keduanya. Sehingga soal sokong menyokong, pasti dilakukan demi berebut pengaruh. Itu hal yang lumrah.
Namun kini, peta geopolitik di TimTeng sepertinya mengalami pergeseran, dipicu oleh sikap AS terhadap Saudi. Musuh bebuyutan yang selama ini saling mendominasi dunia Islam, sekarang dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa mereka nggak perlu memperpanjang konflik antara mazhab Sunni dengan Syiah.
Apakah sikap yang diambil oleh MBS dalam menjalin hubungan damai dengan Iran adalah langkah yang tepat? Bagaimana konteks ditariknya pasukan AS dari Afghanistan dapat membawa dampak bagi ‘cairnya’ peta geopolitik di TimTeng?
Pada bagian selanjutnya saya akan mengulasnya.
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
0 Comments