Mempertahankan Hegemoni

Mempertahankan Hegemoni

Oleh: Ndaru Anugerah

“Bang, apakah ada kaitan antara kunjungan Kongres AS ke Indonesia dengan Koalisi Kebangsaan yang dibesut oleh Jokowi, utamanya dalam menjalankan agenda pilpres di 2024 mendatang?” tanya seorang netizen.

Saya coba menjawabnya.

Awal April silam, Dubes RI untuk AS Rosan Roeslani menyatakan bahwa 2 anggota Kongres AS akan berkunjung ke Indonesia dalam rangka kemitraan strategis antar kedua negara. (https://money.kompas.com/read/2023/04/05/114000426/dubes-ri-untuk-as–kunjungan-kongres-as-ke-ri-untuk-memperkuat-hubungan)

Mengapa Kongres AS mau repot-repot dating ke Indonesia?

Setidaknya ada beberapa agenda besar yang akan dijalankan di Indonesia, dari mulai transisi energi terbarukan (renewable energy resources) yang sangat kencang dikebut sana-sini, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dan AS merupakan salah satu investor pada proyek-proyek ‘hijau’ tersebut.

Jadi, target pembangunan ‘berkelanjutan’ yang menjadi titik sentralnya.

Hanya itu?

Nggak juga.

Merujuk pada keterangan yang diberikan sang Dubes, Indonesia dan AS telah sepakat saat KTT G20 di Bali setahun silam, untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation (MCC) dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur transportasi hijau di beberapa provinsi di Indonesia. (https://www.edelmanglobaladvisory.com/g20-summit-bali-indonesia)

Memangnya Millennium Challenge Corporation (MCC) itu apa?

Secara umum, MCC adalah badan bantuan luar negeri AS yang bersifat bilateral, yang didirikan oleh Kongres AS pada 2004. Jadi MCC adalah badan independen yang terpisah dari Deplu AS dan juga USAID. (https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Challenge_Corporation)

Intinya, MCC akan memberikan bantuan LN ke negara yang dianggap layak mendapatkannya, berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan dengan memakai 20 jenis indikator.

Namun secara umum ada 3 hal mendasar yang perlu menjadi pijakan pemberian dana hibah, yakni peluang untuk mengentaskan kemiskinan, kinerja suatu negara dalam menelorkan kebijakan pada kebebasan sipil dan ketersediaan dana. (https://www.mcc.gov/who-we-select/selection-process)

Berdasarkan klaimnya, MCC mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerima bantuan, tanpa ‘embel-embel’ kepentingan politik di dalamnya. Yang jadi tekanan adalah kebijakan pasar bebas, kebebasan sipil dan juga upaya pemberantasan korupsi.

Apa memang demikian adanya?

Nyatanya beberapa pihak menuding MCC sebagai kepanjangan tangan imperialisme AS di Global South, yang kebanyakan negara dunia ketiga.

Tudingan ini cukup beralasan, karena baik indikator yang dipakai dalam menyalurkan sumbangan yang kerap memakai rujukan lembaga konservatif sekelas Heritage Foundation dan juga pelibatan beberapa lembaga yang selama ini kerap dituding sebagai pengusung HAM. (http://www.tompaine.com/articles/2006/10/30/calling_bad_business_good.php)

Contoh sederhana adalah bagaimana MCC menjadikan laporan yang dibuat oleh Freedom House atas indeks kebebasan sipil di suatu negara. Meskipun ada beberapa pengecualian atas laporan itu. (https://freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=435)

Jika melihat paparan di atas, maka MCC sebenarnya nggak lain adalah lembaga yang kerap menyetir suatu negara dengan senjata HAM. “Kalo mau dapat bantuan, maka jangan pernah melanggar HAM,” itu mantra yang harus diingat oleh negara penerima hibah.

HAM model mana?

Tentu saja yang selaras dengan model human rights ala Paman Sam.

MCC nggak ubahnya lembaga NED atau USAID. Alih-alih kasih bantuan keuangan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan taraf kehidupan sosial, nyatanya malah digunakan sebagai upaya ‘laten’ dalam merongrong negara penerima jika mereka nggak selaras dengan garis kepentingan Washington a.k.a nggak mau ‘disetir’.

Silakan baca ulasan saya tentang NED dan USAID. (baca disini, disini dan disini)

Wajar jika akhirnya para tokoh oposisi di Nepal menolak keras bantuan yang diberikan MCC pada negara tersebut. Mereka menganggap upaya yang dilakukan MCC sebagai bagian untuk menahan hegemoni China pada negara Hilamaya itu.

Ini nggak berlebihan karena mantan Wapres AS, Mike Pence pernah menyatakan, “MCC adalah bagian dari Perjanjian Indo-Pasifik yang sengaja dirancang untuk melawan hegemoni China.” (https://www.indiatimes.com/explainers/news/millennium-challenge-corporation-in-nepal-562553.html)

Hegemoni China yang dimaksud adalah proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang diusung Xi Jinping kemana-mana, guna mewujudkan tatanan dunia baru yang multipolar. Dan Nepal telah masuk skenario BRI sejak 2017 silam. (https://www.india-briefing.com/news/nepal-and-the-belt-and-road-initiative-status-of-projects-24541.html/)

Kembali ke laptop…

Bisa disimpulkan jika kunjungan Kongres AS ke Indonesia, dalam kaitan memberikan dana hibah dalam program MCC. Ini nggak ada kaitan dengan Koalisi Kebangsaan yang diusung oleh Jokowi secara khusus menuju gelaran di 2024 mendatang.

Sebaliknya, kunjungan ini bersifat penegasan bahwa proyek sekelas IKN Nusantara akan terus dilanjutkan, siapapun yang akan terpilih sebagai presiden pengganti Jokowi.

Tentang ini saya pernah prediksi sebelumnya. (baca disini)

Apakah kunjungan ini nggak punya pesan politik sama sekali?

Tentu saja ada. Mau tau aja, apa mau tau bingits???

Saya kasih bocoran.

Siapa tokoh politik yang selama ini paling giat menjalankan program ‘hijau’ dan kebetulan menjadi salah satu capres yang akan ikutan berkontestasi di 2024 mendatang? (baca disini)

Apakah capres tersebut hanya akan menjadi ‘pemandu sorak’ belaka di gelaran 2024?

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)