Langkah Awal UBI?

Langkah Awal UBI?

Oleh: Ndaru Anugerah

Angka inflasi yang menggila belakangan ini, arahnya kemana?

Tentang ini saya sudah bahas pada awal-awal plandemi Kopit. Jauh sebelum inflasi menggila seperti saat ini. (baca disini, disini dan disini)

Aliasnya, kita tahu kemana muara semua skenario ini. Tentu saja The Great Reset menggiring kita untuk memasuki tatanan dunia baru. Sederet jargon sudah dikumandangkan, dari mulai The Great Zero Carbon, Own Nothing and be Happy, Inclusive Capitalism hingga SDG 2030, agar kita familiar dengan agenda tersebut.

Padahal, itu semua jargon yang punya tujuan yang sama, dimana tatanan dunia baru-lah yang hendak disasar sebagai muaranya. Dan tatanan dunia baru nggak akan pernah terwujud, jika tatanan dunia yang lama (status quo) masih bercokol di tempatnya.

Tatanan dunia lama-lah yang harus ‘dihabisi’ terlebih dahulu, agar tatanan dunia baru bisa dibentuk. Jangan heran bila semua pilar yang selama ini menyangga perekonomian global saai ini, juga otomatis harus dilikuidasi dengan segera dari peredaran.

Guna memuluskan rencana ini, maka perekonomian global sengaja dibuat collapse dengan dalih plandemi Kopit plus krisis di Ukraina, agar rencana demi rencana bisa dijalankan dengan baik.

Pertanyaannya: kalo inflasi sudah nggak bisa ditanggulangi, apa rakyat nggak ngamuk karena semua-semua harga komoditas naik? Bukan nggak mungkin banyak negara dikudeta sama rakyatnya akibat skenario ini.

Dan ini bukan yang diharapkan.

Guna mengatasinya, langkah yang diambil adalah dengan memberikan ‘gula-gula’ kepada rakyat, agar terbentuk persepsi bahwa pemerintah peduli pada mereka. Dan gulali yang dimaksud adalah pemberian uang subsidi kepada rakyat sebagai bentuk shared economy yang selama ini digaungkan oleh antek-antek sang Ndoro besar. (https://www.thebalance.com/what-is-the-sharing-economy-5188892)

Kalo rakyat sudah disogok dengan memberi ‘gulali’, apa mungkin potensi kudeta bisa terjadi?

Jangan bingung jika banyak organisasi global sudah menyuarakan pentingnya pemberian subsidi kepada rakyat, utamanya di masa krisis. Karena memang itu skenario-nya. (https://www.cfr.org/in-brief/why-countries-are-giving-people-cash-amid-pandemic)

Bahkan sekelas Kristalina Georgieva selaku Kepala IMF menyerukan pemerintah di banyak negara untuk lebih aktif dalam memberikan subsidi bagi biaya makan dan energi kepada rakyatnya, utamanya pasca inflasi meroket. (https://www.lusakatimes.com/2022/05/26/government-told-to-heed-imf-advise-to-subsidize-the-cost-of-food-and-energy/)

Apa keuntungan yang didapat sang Ndoro besar dengan pemberian subsidi ini?

Setidaknya ada 3.

Pertama, pemerintah akan makin terikat dengan lembaga Bretton Woods. Semakin banyak utangan diberikan, maka semakin banyak aturan diberikan untuk dipatuhi. Jadi kalo sang Ndoro besar menghendaki suatu pemerintah harus begini-begitu, apa mungkin mereka nggak patuh?

Kedua, pemberian subsidi ini akan mengarah pada diperkenalkannya konsep UBI alias Universal Basic Income. Dengan kondisi ekonomi yang sekarat, akan banyak pengangguran tercipta. Tapi dengan hadirnya UBI, nganggur aja bakal dibayar.

Kira-kira apa ada yang bakal protes dengan mekanisme ini?

Dan yang ketiga, dengan diberlakukannya sistem UBI, secara nggak langsung akan melancarkan dijalankannya agenda uang digital. Memangnya UBI bakal menggunakan uang secara fisik? Tentu tidak. (baca disini)

Selain itu, UBI akan menyaratkan perlunya sistem kredit sosial untuk diberlakukan. Bagi mereka yang akan mendapatkan UBI atau tidak, akan disaring berdasarkan ‘kelakuan-nya’, apakah melawan atau tunduk pada otoritas yang berlaku. Jadi agenda kontrol atas populasi global akan berjalan seiring implementasi UBI. (baca disini)

Akankah ini peta jalannya?

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)