Pasca terlemparnya Mahfud MD selaku kandidat cawapres yang semula akan disandingkan dengan Jokowi, maka otomatis peta 2024 sangat terbuka selebar-lebarnya bagi setiap parpol untuk bisa mengusung kandidat potensialnya sebagai capres.
Hitungannya, sekelas Ma’ruf Amin terlalu uzur untuk bisa melangkah kembali, apalagi untuk menjadi capres. Gak heran setiap parpol sudah ambil ancang-ancang menyambut hajatan besar di 2024 nanti.
Tak terkecuali PDIP.
Ada 2 beban berat yang akan diraih PDIP selaku partai besar. Pertama, bagaimana aset organisasinya dalam bentuk kader potensial bisa disorong kembali untuk menggantikan peran Jokowi. Dan yang kedua adalah bagaimana nasib Nawacita bisa diwujudkan kelak.
Seperti kita ketahui, PDIP punya program besar bagi republik ini yang namanya Nawacita. Dan ini adalah program jangka panjang. Ibarat repelita jaman orde baru dulu. Nggak akan terwujud sepenuhnya dalam 2 periode pemerintahan Jokowi sekalipun.
Untuk itu perlu adanya suksesi. Dan bocorannya, partai berlambang banteng bermoncong putih ini sudah mengantongi beberapa nama kader potensial di lingkungan internal mereka.
Namun, PDIP sangat pragmatis berpikir. Kalo cuma melangkah sendirian, nggak cukup kuat. Akan mudah untuk dijegal oleh parpol lainnya. Aliasnya butuh kemitraan strategis untuk mewujudkan semua itu.
Kira-kira, parpol apa yang bisa diandalkan sebagai mitra strategis? Mulailah mereka berhitung…
Kalo Golkar? Terlalu banyak faksi di tubuh partai beringin tersebut. Dengan mendekati pentolannya doang, tidak otomatis didukung oleh semua faksi yang ada di partai tersebut.
Bagimana kalo Nasdem? SP memang punya media. Namun sudah rahasia umum kalo jaringan di tingkatan grass root, partai ini nggak cukup solid. Kalo cuma ngandelin media, nggak cukup efektif untuk menggaet suara pemilih di akar rumput.
Aliasnya PDIP butuh aliansi partai yang punya jaringan apik di akar rumput. Dan itu hanya ada di 2 parpol, pertama PKS dan kedua Gerindra. Apa buktinya?
Dalam gelaran pilpres 2019 yang lalu, walaupun BOSAN hanya didukung oleh 2 partai tersebut plus partai-partai pelengkap lainnya, nyatanya mereka bisa mengejar koalisi gemuk yang mendukung JOMIN, dengan selisih hanya 11% suara.
Yah, walaupun dengan strategi gempur hoax dan cara-cara brutal lainnya. Toh itu, capaian mereka.
Dengan kata lain, soal jaringan akar rumput, baik PKS maupun Gerindra layak diacungkan jempol. Cuma kalo PDIP harus menggandeng PKS, bisa rusak dunia persilatan. Masa iya, Mega rela dipanggil Umi Mega? Atau komunikasi Jokowi ke Mega pakai istilah antum, akhi, ukhti ala PKS?
Setelah timbang-timbang, maka diputuskanlah Gerindra yang akan digandeng sebagai mitra strategis PDIP kedepannya.
Inilah alasan yang melandasi pertemuan Teuku Umar (24/7) yang lalu.
Terus, apa yang akan didapatkan oleh Gerindra?
Banyak tentunya. Sebut saja posisi ketua MPR adalah salah satunya. Selain itu, sudah rahasia umum, jabatan beberapa menteri di kabinet merupakan ‘lahan basah’ yang bisa dijadikan sumber pundi-pundi partai.
Belum lagi kalo misalnya di 2024 nanti, paslon capres cawapres yang akan diusung nanti berasal dari PDIP dan Gerindra. Menang banyak, bray…
Dengan kata lain, “Nothing for free”. Semua ada imbalannya. Ide itupun gayung bersambut.
Melihat gelagat ini, SP kemudian mengadakan manuver dengan menerima ketiga utusan parpol (Golkar, PKB dan PPP) di kantor DPP Nasdem pada Senin (22/7) lalu. Walaupun SP mengkonfirmasikan, bahwa pertemuan itu secara spontan.
Namun masalahnya “Nggak ada yang kebetulan dalam politik, karena semua pasti sudah direncanakan.”
Belum lagi kunjungan Anies Baswedan ke SP pada hari yang sama (24/7) dimana Mega dan Prabowo-pun menggelar pertemuan serupa. Bahkan sempat terlontar (karena terakhir diralat) bahwa AB akan disokong oleh Nasdem selaku kandidat capres di 2024 nanti.
Langkah ini dipahami sebagai gertakan SP terhadap langkah yang akan diambil oleh pihak PDIP. Pesannya jelas, “Kalo meninggalkan kami, maka jangan salahkan kalo kamipun bisa membuat manuver di 2024 nanti.”
Akankah langkah gertak sambal ini terus bergulir?
Mari kita harus lihat track record-nya. Sepanjang ingatan saya, Nasdem terlahir bukan sebagai partai oposisi, alias selalu berada dibarisan koalisi. Karena apa? SP selaku pengusaha, punya insting yang baik, koalisi mana yang akan memenangkan kontestasi pilpres.
Namun ini jugalah yang akan jadi pemikiran SP jika harus berada di barisan oposisi. Sebagai pengusaha, SP akan berhitung cermat tentang berbagai kesulitan yang dihadapi perusahaannya kelak akibat berada dibarisan oposisi.
Kasus PKS yang tidak mendapatkan kue kekuasaan diperiode kepemimpinan Jokowi, mungkin bisa dijadikan referensi, bagaimana partai idola kampret tersebut akhirnya hanya bisa ‘mengemis’ mengharapkan limpahan uang kardus dari Sandiaga Uno, tempo hari.
Jadi bisa disimpulkan sendiri, kan sayang…
“Lantas bang, apa agenda jangka pendek pemerintahan Jokowi diperiode yang kedua nanti?”
Ini yang ngeri-ngeri sedap, karena menyangkut nasib para pengasong khilafah yang bercokol di republik ini. Akan ada langkah berani yang akan diambil pakde. Apa itu? Saya akan bahas pada tulisan saya berikutnya.
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah mantan Aktivis 98 GEMA IPB)
0 Comments