Kemana Kebijakan Diarahkan? (*Bagian 1)
Oleh: Ndaru Anugerah
Pilpres di AS telah usai. Joe Biden dan Kamala Harris sesuai analisa saya sebelumnya, melaju ke Gedung Putih. (https://www.nytimes.com/2020/11/07/us/politics/biden-election.html)
Banyak suara middle-class dengan gaya sok tahunya kembali coba-coba buat ulasan dan langsung di-share oleh banyak netizen lainnya. Apa saja ulasannya? Bahwa Biden akan bawa perubahan bagi AS dan juga dunia. Bahwa Biden adalah ‘aset berharga’ Katolik Roma. Bla-bla-bla…
Saya hanya bisa tersenyum membacanya.
Memang selepas gelaran pilpres, di AS akan ada apa? Skenario yang akan dikembangkan pasca kalahnya Trump, saya pernah bahas. (silakan baca disini dan disini)
Nah setelah dilantik pada 20 Januari 2021 nanti, baru AS dan juga dunia akan mengalami skenario yang sudah dipersiapkan kubu Demokrat. Apakah skenarionya sama dengan yang telah diungkapkan makhluk sotoy bernama netizen middle-class?
Selaku kritikus politik AS, almarhum Gore Vidal pernah ngomong kurleb demikian, “Sistem demokrasi yang ada di AS sangat nggak layak untuk dipertahankan, karena sesungguhnya hanya ada ‘satu’ partai yang berlaku disini, yaitu partai properti alias cukong.” (https://www.greanvillepost.com/2015/08/07/political-debates-theater-not-substance/)
Jadi cukong tersebut yang akan pegang haluan kebijakan ke depannya. Cukong itulah deep-state. Aliasnya, siapapun presiden yang terpilih, nggak otomatis menjalankan agendanya secara independen, melainkan agenda deep-state.
Nggak percaya? Coba diperiksa, siapa yang kasih banyak sumbangan buat kampanye kedua paslon, kalo bukan cukong? Mungkin nggak sih si cokong ngasih duit dengan sukarela? Nggak ada makan siang yang gratis, bukan?
Lantas, apa kira-kira yang akan dijalankan oleh Biden setelah pelantikan nanti?
Yang pertama, anda perlu kenal dulu siapa itu Kamala Harris. Dengan kenal Harris, anda akan gambaran tentang apa program yang akan dijalankan AS 4 tahun ke depannya.
Menarik untuk membaca ulasan yang diturunkan oleh New York Times, bahwa Harris adalah tokoh yang sengaja dipasang sebagai wapres karena merupakan jembatan yang menghubungkan pemerintah kepada Big Finance (Wall Street) dan Big Tech (Silicon Valley). (https://www.nytimes.com/2020/08/12/business/dealbook/kamala-harris-finance-tech.html)
Dari sini saja kita bisa mereka-reka, kira-kira apa kepentingan Big Finance dan Big Tech pada pemerintahan Biden.
Lalu bagaimana peran Harris pada isu seksi Israel-Palestina?
Sudah rahasia umum bila Harris adalah sosok yang sangat pro-Israel dan sebaliknya memusuhi hak-hak Palestina. Jadi nggak pernah ada komitmen untuk perdamaian Timteng dalam kamus Harris. (https://www.timesofisrael.com/in-harris-biden-chooses-a-traditionally-pro-israel-dem-as-his-veep-candidate/)
Berikutnya, apakah hubungan AS dan China akan membaik setelah Biden terpilih?
Asal tahu aja, kalo Harris adalah sosok yang mendorong UU HAM bagi masyarakat Uyghur pada tahun ini dalam rangka mengoyak kedaulatan China. (https://trackbill.com/legislator/us-congress-senator-kamala-d-harris/623-14527/)
Bagaimana dengan isu kebebasan bagi warga AS?
Harris adalah sosok yang mendukung diberlakukannya UU Partriot gaya baru (UU Kebebasan), agar negara memiliki kewenangan untuk ‘memata-matai’ warga negaranya. (https://justfacts.votesmart.org/candidate/key-votes/120012/kamala-harris)
Terus, bagaimana dengan isu perdamaian? 11-12.
Bersama dengan 21 anggota Senat Demokrat, Harris menentang upaya Trump untuk menarik secara tiba-tiba pasukan AS yang ada di Suriah dan Afghanistan. Aliasnya, Harris menghendaki pasukan AS untuk tetap berada di kawasan tersebut ‘selamanya’. Kan koplak? (https://www.bostonglobe.com/news/politics/2019/01/31/senators-republicans-and-democrats-overwhelmingly-criticize-trump-withdrawal-plans/HdnlEYEX1e1FjTFfs5Td6O/story.html)
Kalo sudah begini, realistis nggak sih jika anda punya prediksi bahwa perang nggak akan terjadi lagi saat kepemimpinan Biden-Harris?
Lalu, bagaimana ceritanya sehingga Big Tech berani klaim bahwa Harris adalah kawan yang ‘bisa diandalkan’?
Anda perlu tahu bahwa Kongres AS berupaya untuk melakukan penyelidikan terhadap pasar digital dan juga industri teknologi (Big Tech), karena kuat dugaan bahwa Big Tech telah monopoli konten digital dan komunikasi online di Amrik sana.
Siapa sosok yang menentang diberlakukannya tindakan anti-trust oleh DPR terhadap praktik monopoli Big Tech? Kamala Harris-lah, jawabannya. (https://jacobinmag.com/2020/07/kamala-harris-joe-biden-vp-big-tech)
Jangan aneh kalo Big Tech menganggap Harris sebagai sosok yang bisa ‘diandalkan’.
Yang sudah saya paparkan merupakan bocoran secara parsial mengenai kebijakan LN yang akan diambil AS pada 4 tahun ke depan.
Kalo anda mau dapat gambaran rincinya, saya akan bahas apada bagian kedua nanti.
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
0 Comments