Dilema Anies dan Ganjar

Dilema Anies dan Ganjar

Oleh: Ndaru Anugerah

Tok-tok-toh. Sah sudah.

Revisi UU Pemilu resmi dikeluarkan dari Prolegnas oleh DPR. Dengan demikian isu tentang Pilkada yang akan digelar pada tahun 2022 dan 2023 mendatang, menjadi tidak relevan untuk dibahas.

Maksudnya?

Pilkada serentak hanya akan digelar 1 kali, yang akan dilangsungkan di tahun 2024. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323151706-32-621035/dpr-sahkan-prolegnas-2021-demokrat-ngotot-bahas-ruu-pemilu)

Ini bisa terjadi karena 7 fraksi di DPR menyetujui agar revisi RUU Pemilu dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional tersebut. Hanya tersisa 2 fraksi yaitu PKS dan Demokrat yang tetap ngotot agar revisi tersebut bisa digolkan. Karena kalah suara, maka upaya mereka ‘gugur’ dengan sendirinya.

Ini bukan tanpa masalah.

Artinya akan banyak sekali pejabat sementara di daerah yang akan mengisi kekekosongan di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Yakin pejabat sementara yang dipilih nggak akan ‘bermasalah’?

Masalah lain yang mungkin muncul adalah fokus masyakat yang mungkin terpecah. Belajar dari pengalaman gelaran Pilkada dan Pilpres serentak yang diadakan pada 2019 silam, rakyat hanya fokus pada Pilpres saja yang membahas kontestasi Jokowi dan Prabowo.

Sebaliknya Pileg bukan lagi jadi fokus dari masyarakat untuk diperjuangkan. Jadi rakyat nggak peduli lagi siapa anggota legislatif yang dipilihnya, karena yang ada dipikiran mereka hanya pilih Jokowi atau Prabowo. Titik.

Selain itu, polarisasi ini akan berdampak pada sosok yang selama ini kontroversial untuk mengantongi tiket capres di 2024. Dialah Anies Baswedan (AB).

Untuk saat ini, nama AB lumayan punya pemilih yang setia.

Nggak aneh kalo pada survei terakhir yang dilakukan oleh Indikator Politik menyatakan dirinya sebagai capres terkuat untuk gelaran pilpres 2024. (https://nasional.sindonews.com/read/371538/12/survei-indikator-politik-anies-baswedan-capres-terkuat-diikuti-ganjar-dan-rk-1616310185),

Dengan dikeluarkannnya Revisi UU Pemilu tersebut, artinya pada 2022 mendatang, AB akan lengser karena kekuasaan berakhir dan akan digantikan oleh pejabat sementara (PJS) yang ditunjuk oleh Jokowi.

Akan ada 2 tahun yang hilang bagi dirinya, sebagai konsekuensinya.

Selama 2 tahun tersebut, AB nggak bisa membuat kebijakan strategis yang mungkin dikeluarkan untuk menarik simpati massa buat gelaran pilpres 2024. Dengan hilangnya momentum tersebut akan sulit bagi seorang AB yang ‘luntang-lantung’ buat menaikkan rating elektoralnya.

Masalah lain yang akan didapatnya adalah mau ikut gelaran yang mana, Pilkada atau Pilpres?

Kalo pilih Pilkada, maka kans yang dimilikinya mungkin lebih baik karena dirinya pernah menjabat sebagai pejabat publik di DKI. Orang mungkin masih ingat siapa diri AB karena cukup populer.

Namun ini baru spekulasi yang harus diuji kesahihannya, mengingat kondisi survei saat ini tentu akan sangat berbeda jika survei-nya dilakukan2 atau 3 tahun lagi. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuatnya semasa menjabat cukup populis? Ini masalah lainnya, bukan?

Sebaliknya kalo dirinya ngotot ikutan digelaran pilpres sesuai skenario awal, AB jelas kehilangan momen. Dengan dirinya yang tanpa jabatan saat itu, otomatis tiket untuk menelorkan kebijakan populis jelang pilpres, akan melayang.

Kalo bukan siapa-siapa, mana mungkin rakyat mau pilih dirinya? Kenal aja nggak?

Sebaliknya, 7 fraksi yang getol menolak Revisi UU Pemilu, punya kepentingan yang sama di 2024 yaitu agar mereka bisa mengusung capres-nya mereka sendiri seluas-luasnya pada gelaran tersebut. “Nggak mungkin ada 3 periode, bukan?”

Itu AB. Gimana nasib seorang Ganjar Pranowo (GP) yang telah mengantongi tiket di tahun 2024 sebelumnya? (baca disini)

Secara elektabilitas, GP sangat punya kans buat maju sebagai capres di 2024. Beberapa survei yang diadakan telah memberi gambaran yang jelas tentang hal itu.

Masalahnya, PDIP sebagai tempatnya bernaung, apa mau memberikan restu untuk melaju?

Sampai saat ini, PDIP juga belum kasih statement tentang siapa capres yang akan didukungnya pada gelaran pilpres mendatang.

Terlebih lagi, berdasarkan pertemuan ‘Nasi Goreng’ yang digelar di Menteng pada 2019, maka ada deal politik antara PDIP dan Gerindra. Termasuk dalam menelorkan siapa yang bakal maju sebagai capres dan cawapres dari kedua partai raksasa tersebut. (baca disini dan disini)

Singkatnya, nggak ada nama GP dalam kamus PDIP, meskipun dia anggota parpol banteng tersebut.

Ujang Komaruddin selaku pengamat politik, setidaknya mengamini hal tersebut. “Kemarin saya dapat kabar dari orang dalam PDIP dalam satu pertemuan dengan Megawati dan Ganjar, disitu ada Effendi Simbolon. Ketika Effendi bilang ‘Inilah capres kita’, muka Megawati langsung memerah.”

Singkatnya Ujang mau bilang kalo Mama Mega nggak masih ‘green-light’ buat GP. Kesepakatan Nasi Goreng-lah yang mungkin jadi penyebabnya. (https://nasional.okezone.com/read/2020/12/05/337/2322082/akankah-ganjar-keluar-dari-pdip-jika-tak-direstui-megawati-nyapres)

Kalo sudah begini, apakah kans buat AB dan juga GP pada pilpres 2024 otomatis hilang?

Pada lain ulasan saya akan membahasnya.

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)