Buku Primbon (*Bagian 2)

Buku Primbon (*Bagian 2)

Oleh: Ndaru Anugerah – 03062024

Lantas apa isi buku primbon The Fed New York?

Secara umum, The Doomsday Book yang telah mengalami revisi beberapa kali itu terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama terdiri atas dokumen pra-2008, bagian kedua terdiri atas dokumen pasca-2008 dan bagian ketiga berisi memorandum.

Setidaknya begitu kurleb yang bisa disimpulkan atas beberapa dokumen yang isinya ‘kurang tersistematis’ itu.

Kenapa tahun yang dipilih 2008?

Karena di tahun 2008, terdapat momen penting dimana perusahaan keuangan raksasa Lehman Brothers, ambruk akibat skandal kredit macet perumahan Subprime Mortgage. (baca disini)

Nah, dalam bagian ketiga yang berisi memorandum tersebut, maka dipecah lagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya ada sub-bagian yang membahas kewenangan hukum The Fed yang bisa diambil saat menghadapi keadaan darurat. Istilahnya Power Opinions.

Jadi kalo ada masalah hukum yang menyudutkan The Fed, maka lembaga ini bisa buat ‘hukum baru’ yang akan membantu mereka menangani krisis.

Ada juga bagian dokumentasi sejarah yang berisi keputusan yang pernah diambil The Fed saat menghadapi situasi darurat. Istilahnya Sejarah dan Kebijakan.

Saat The Fed menghadapi masalah sejenis di masa depan, maka tindakan yang diambil nggak lagi meraba-raba karena tindakan serupa pernah dilakukan.

Pada bagian lagi ada juga dokumen yang berbicara soal aspek hukum yang terkait masalah operasional. Misalnya bagaimana para pengacara The Fed bisa mengambil langkah hukum yang ajeg saat menghadapi tuntutan publik. Bagian ini disebut sebagai Masalah Operasional.

Selain itu ada juga bagian yang menyangkut masalah hukum yang terkait tuntutan atas kebangkrutan dan kepailitan. Misalkan ada perusahaan yang berada diambang kebangkrutan dan perlu mendapatkan suntikan dana, seberapa besar risiko hukum yang akan dihadapi The Fed.

Dan yang nggak kalah penting adalah hal yang menyangkut isu internasional. Contohnya saat terjadi krisis global, apa jenis operasi lintas batas yang mungkin dilakukan The Fed dalam menanggulangi krisis tersebut.

Secara umum, isi Doomsday Book ya seperti itu.

Bagi orang awam, maka dokumen-dokumen yang disajikan pada buku primbon The Fed kurang begitu mudah untuk dipahami. Tapi tidak bagi para ekonom yang mengerti content dokumen yang dilanpirkan.

Salah satu bagian menarik adalah pasal yang menyoal Perjanjian Peminjaman yang ada pada Pasal 13. Dikatakan bahwa otoritas peminjaman dapat berguna bagi dealer surat berharga pemerintah non-bank.

Biasanya pemerintah AS mengeluarkan surat utang (dalam menangani krisis keuangan) yang kemudian diserap oleh The Fed melalui para ‘dealer’nya, meskipun secara administratif tidak memenuhi syarat. Nah, The Fed punya wewenang dalam ‘melengkapi syarat’ yang dinilai kurang tersebut dari para dealer yang tentu saja bukan bagian dari pemerintah AS.

Dengan kata lain, merujuk pada bagian ini, maka terbuka juga informasi bahwa The Fed adalah lembaga swasta, tempat pemerintah AS meminta pinjaman uang, dengan cara menerbitkan surat utang kepada The Fed (lewat para dealer-nya) dengan bunga yang publik nggak tahu berapa nominal pastinya.

Apa lagi?

The Doomsday Book juga secara gamblang menyatakan bahwa The Fed punya kewenangan untuk melakukan lebih banyak hal jika terjadi keadaan darurat dibandingkan yang secara khusus diijinkan oleh UU Federal Reserve. (https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/fract.htm)

Jadi, dengan alasan ‘keadaan darurat’, menjadi sah bagi The Fed untuk memberikan dana talangan (bailouts) kepada pihak manapun, kapanpun, dengan nominal dimana nggak ada pihak manapun yang bisa mengetahui angka pastinya.

Masalahnya dimana?

Nggak ada definisi secara pasti apa yang dimaksud dengan ‘situasi darurat’ disini. Kalo pemerintah pikir situasi-nya nggak cukup darurat, sementara The Fed punya pikiran sebaliknya, maka asumsi yang pemerintah lontarkan otomatis gugur demi hukum.

Dan nggak boleh ada protes menanggapi hal ini.

Selain itu, The Fed juga punya wewenang untuk menerima ‘equity kickers’ alias mengambil kepemilikan saham di sebuah perusahaan dan bahkan mungkin mengambil alih seluruh perusahaan terkait dengan pinjaman darurat.

Padahal, mana ada ceritanya bank sentral punya kewenangan mengambil alih perusahaan?

Lagian, itu nggak diatur dalam UU Federal Reserve sekalipun.

Ajaibnya ‘Power Opinions’ seperti itu tercantum dengan jelas dalam buku primbon The Fed.

Apa konsekuensinya jika The Fed melanggar UU Federal Reserve?

Nggak ada sanksi apapun yang bisa diberikan.

Pada kasus Starr International di tahun 2015 silam, dengan jelas pengadilan memutuskan bahwa The Fed ‘telah melampaui kewenangannya dalam memberikan dana talangan kepada AIG’ yang saat itu sekarat. (https://ecf.cofc.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2011cv0779-443-0)

Apakah ada sanksinya berupa hukuman ataupun imbalan kepada para pemegang saham yang mengajukan gugatan class-action?

Kan nggak ada.

Padahal para pemegang saham harusnya diberikan kompensasi atas bailouts yang diberikan The Fed dan bukan hanya kepada AIG semata. Bukankah pemegang saham otomatis punya kontribusi atas AIG yang telah mendapatkan dana talangan?

Dengan kata lain, semua tindakan yang dilakukan The Fed (dengan dalih menangani situasi darurat), menjadi benar demi hukum. Tanpa adanya sanksi yang dikenakan kepada The Fed, maka otomatis tindakannya menjadi sah. (https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20150615a.htm)

Pertanyaannya: apakah sekelas pemerintah AS punya cukup nyali untuk mengatur The Fed?

Itu terlalu naif untuk diungkapkan.

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)