Menyusun Rencana (*Bagian 2)


521

Menyusun Rencana (*Bagian 2)

Oleh: Ndaru Anugerah

Pada bagian pertama tulisan, saya telah mengulas bagaimana skenario kepulangan RS ke Indonesia, dengan alasan resmi ‘demi menghindari skenario deportasi dari Saudi’. (baca disini)

Nyatanya itu sama sekali bukan deportasi. Lebih tepatnya ‘dipulangkan’ dengan satu tujuan, untuk ambil bagian dalam marathon panjang menuju 2024.

Jadi tentu saja ada konsesi antara Opa Jack, RS dan pemerintahan Saudi.

Pemerintahan Saudi?

Anda harus tahu, bahwa ‘larinya’ RS ke Saudi merupakan bentuk ‘cari perlindungan’ atas upaya hukum yang akan diambil oleh pemerintahan Wakanda saat itu terhadap dirinya. (https://tirto.id/rizieq-shihab-antara-kabur-atau-diasingkan-emJD)

Coba kalo nggak kabur kesana, apa nggak ‘habis’ karir RS tempo hari dengan segudang kasus criminal yang disandangnya? Dan Saudi cukup tahu bagaimana ikhwal memberi perlindungan kepada pion berharganya. (https://tirto.id/mencetak-pendakwah-dan-politikus-via-dana-saudi-ckex)

Nggak aneh bila seorang RS yang dikenal punya watak keras, nyatanya relatif ‘aman-aman’ saja selama berada di Saudi. Kalo memang bukan pion Saudi, nasib RS pasti sudah berakhir tragis. (https://www.voanews.com/east-asia-pacific/saudi-arabia-quietly-spreads-its-brand-puritanical-islam-indonesia)

Lantas bagaimana skenario akan dikembangkan?

Untuk tahu skenario di Indonesia, anda harus tahu dulu bagaimana pemerintahan baru di AS akan buat kebijakan LN baru. Kenapa? Karena kelak kebijakan itu akan mempengaruhi apa yang bakal terjadi di banyak negara di dunia, tak terkecuali Republik Wakanda. (baca disini dan disini)

Dan salah satu proyek besar yang akan digarap adalah mengaktivasi kembali Cold War 2.0 dengan slogan anti-komunisme. Untuk tujuan ini, kekuatan para proxy ‘Wahhabi’ akan diturunkan kembali setelah cukup lama ‘nganggur’ pada pemerintahan Trump.

Jadi siapapun yang nggak sesuai dengan garis kebijakan AS, maka label ‘pro-komunisme’ akan melekat pada pemerintahan tersebut melalui kaki tangan proxy. Bukankah Republik Wakanda ‘cukup’ dekat dengan Tiongkok?

Dalam hal ini, nggak aneh bila Saudi akan pakai pion andalannya di Republik Wakanda, guna meluruskan jalan bagi kebijakan AS.

Tujuannya satu: agar pemerintahan baru di tahun 2024 mendatang, adalah pemerintahan yang bisa ‘menghamba’ pada kepentingan AS dan ndoro besar. Dan ini bisa terjadi kalo sosok yang dipasang adalah orang yang sudah lama ‘dipersiapkan’.

Langkah pragmatis yang akan dilakukan RS adalah konsolidasi kekuatan ke seluruh wilayah Wakanda. Alih-alih akan menggelorakan revolusi akhlak, ada pesan sponsor yang akan dibawa, “Jangan lupa untuk pilih pemimpin yang sesuai dengan akidah di 2024 nanti.”

Dan kita mereka-reka siapa persis sosok yang akan dipromosikan RS. Nggak perlu saja jelaskan, bukan? (https://tirto.id/rizieq-akan-keliling-indonesia-untuk-konsolidasi-revolusi-akhlak-f61J)

Rencananya AB akan mengcopas langkah yang pernah diambil pakde. Pertama sukses di gelaran pilkada lalu melaju pada kontestasi pilpres. Itu rencana awalnya.

Namun, belakangan ada kendala. Tiba-tiba muncul UU No.16 tahun 2016, yang mengamanatkan bahwa Pilkada di seluruh Indonesia akan dilakukan secara serentak pada November 2024 mendatang. (https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00317113.html)

Jelas ini nggak menguntungkan bagi AB yang merupakan ‘golden boy’ mamarika. (https://wikileaks.org/plusd/cables/09JAKARTA1612_a.html)

Dengan adanya UU tersebut, maka pilkada yang seharusnya dijadikan batu pijakan awal, mengalami status gagal skenario. Dan hanya ada satu kemungkinan: mau pilih nyalon di pilkada atau nyalon di pilpres? Ini jelas bukan solusi bagi AB.

Iya kalo digadang-gadang jadi capres tahunya kalah, apa nggak konyol namanya?

Solusi yang masuk akal adalah merevisi UU pilkada serentak tersebut melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya upaya ini, diharapkan skenario awal akan bisa berjalan sesuai rencana.

Siapa yang akan mendorong langkah ini?

Salah satunya adalah Perludem (Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi).

Kami sedang melakukan uji materi di MK untuk UU No.16 tahun 2016, agar pilkada DKI bisa tetap digelar di tahun 2022,” ungkap Titi Angraini selaku Direktur Eksekutif Perludem. (https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/05/15224721/perludem-usulkan-pilkada-dki-jakarta-tahun-2022-bukan-2024)

Dan tebak, dari siapa LSM ini mendapatkan kucuran ‘gula-gula’?

USAID adalah salah satunya. Dan anda cukup ‘paham’ dengan lembaga yang satu itu, bukan? (http://perludem.org/perludem-respect-vacancy-project-officer/)

Apakah hanya kebetulan?

Lalu, apakah rencana ini akan mulus sesuai rencana?

Ada beberapa syarat yang bisa membuat skenario ini berhasil atau justru membuatnya gagal. Saya akan ulas pada lain tulisan, itupun dengan satu syarat: saya punya waktu.

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)


0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!