Kebijakan Main Ancem
Oleh: Ndaru Anugerah
Apakah vaksinasi bersifat wajib di Wakanda? Selaku analis, saya pun pusing menjawabnya karena nggak ada kesatuan pikiran dari pihak yang berwenang dalam membuat beleid tersebut. Saya pernah bahas soal hal ini. (baca disini)
Mungkin karena banyak masyarakat yang bingung, DPR dan Pemerintah Wakanda membicarakan soal kemungkinan memberikan sanksi, seandainya seseorang menolak untuk divaksinasi.
Saat berdialog konon diputuskan bahwa Pemerintah diberi mandat untuk tidak mengedepankan sanksi bagi para warga yang menolak program vaksinasi.
Deal-pun terjadi.
Namun anehnya, sang Presiden malah teken Perpres yang isinya justru memberikan sanksi kepada para penolak program vaksinasi massal. (https://tirto.id/perpres-142021-diteken-jokowi-ini-ancaman-sanksi-penolak-vaksin-gahy)
Apa saja sanksinya?
Macam-macam, mulai dari penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial alias bansos, penghentian layanan administrasi hingga denda. Dan sanksi itu bisa dieksekusi oleh kementerian, lembaga, pemda atau badan lainnya yang berwenang.
Bempernya apalagi selain UU tentang wabah penyakit menular.
Menanggapi langkah blunder yang diambil pemerintah Wakanda, Ketua Komisi di DPR yang menjadi mitra kerja pemerintah sontak memprotes beleid tersebut. “Itu nggak ada dalam kesepakatan antara DPR dan pemerintah ketika rapat kerja berlangsung,” begitu kurleb ujarnya. (https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2021/02/15/201564/dpr-tolak-perpres-jokowi-yang-ancam-beri-sanksi-penolak-vaksin-covid-19.html)
Padahal kata sang Ketua, laporan rapat kerja mengamanatkan bahwa pemerintah hendaknya tidak mengedepankan sanksi kepada warga yang menolak ikutan program vaksinasi. Dan ini jelas melanggar kode etik dan Peraturan Tatib DPR yang menyatakan bahwa keputusan rapat bersama bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.
“Ngapain rapat kerja kalo ujungnya buat keputusan sepihak dan nggak ada basis legitimasinya?” ungkap sang Ketua dengan kesal.
Kenapa DPR sangat keberatan dengan langkah yang diambil pemerintah Wakanda?
Setidaknya ada dua alasan. Pertama, kebijakan tersebut melanggar aturan WHO yang mengutamakan program vaksinasi dengan cara mengajak dan tidak mengedepankan sanksi. Dan kedua, dengan mengedepankan sanksi, akan makin banyak warga yang antipati terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.
Padahal kalo pemerintah Wakanda buka wawasan, ada aturan tertinggi di dunia yang menjamin kebebasan individu bahkan untuk menolak kebijakan ‘main paksa’ sekalipun. Aturan itu adalah Nuremberg Code yang menjamin kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. (baca disini)
Lalu kenapa pemerintah Wakanda tetap keukeuh pada kebijakan main sanksi?
Bagi saya kemungkinannya ada 2.
Pertama, mereka tahu bahwa makin banyak rakyat yang tahu akan dampak dari vaksinasi, sehingga makin banyak yang menolak program tersebut. Dan kedua, program vaksinasi nggak akan mengubah kehidupan menjadi normal kembali setelah usai.
Ngapain repot-repot divaksin, kalo gitu ceritanya?
Melihat gelagat ini, tentu saja sang Ndoro langsung kontak, “Mau apa kalo pinjaman nggak diberikan lagi gegara wargamu menolak program ini?”
Kalo sang Ndoro besar yang bicara, siapa yang berani ngebantah?
“Njeh, Ndoro.”
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
9 Comments
Leave a Comment
Donasi Bitcoin
Donasi Ethereum
Vaksin yang dipakai kn sinovac bang, apa “pinjaman” itu dari Ndoro Sinovac jg? Atau gimana. Mohon dicerahkan
Berkali2 sy katakan bahwa sy nggak keberatan akan vaksin sinovac dgn catatan khusus. Yg sy maksud adalah vaksin2 big pharma yg akan dipakai ke depannya.
Kalo bicara proporsi, ada lbh byk vaksin sinovac atau vaksin2 big pharma yg akan dipakai di wakanda. Retorik bukan? Silakan baca ulasan sy ttg rencana vaksinasi di wakanda.
Cekidot: https://ndaruanugerah.com/rencana-vaksinasi/
saya sudah bahas ya. yang saya maksud dengan Ndoro besar ya tentu saja elite global. China is not a part of it.
vaksin sinovac kuotanya tidak sampai 25%. sisanya akan memakai vaksin Big Pharma.
Apakah ada kemungkinan vaksin sputnik V russia bakal di pakai oleh republik wakanda bang…??? Dan bgmn dampak kemungkinan2 nya jika di republik wakanda di paksakan vaksin yg TDK aman…???
Makasih…
Oy, Perpres nya bisa digugat g bang? ?
tentu bisa. sangat bisa. toh DPR saja merasa keberatan atas beleid hukum tersebut.
Salah satu saksi pelanggar Perpres itu “penghentian pemberian jaminan sosial”, sedangkan kemarin Kementerian lagi bokek bang… Kira2 bikin perpres apa lagi ya buat “menghukum” rakyat Wakanda? ?
Kementerian bisa bokek, namun solusi hutang kan tetap tersedia.
Jd kalo mau dapat dana sinterklas, ya wajib manut.