Kebijakan Main Ancem

Kebijakan Main Ancem

Oleh: Ndaru Anugerah

Apakah vaksinasi bersifat wajib di Wakanda? Selaku analis, saya pun pusing menjawabnya karena nggak ada kesatuan pikiran dari pihak yang berwenang dalam membuat beleid tersebut. Saya pernah bahas soal hal ini. (baca disini)

Mungkin karena banyak masyarakat yang bingung, DPR dan Pemerintah Wakanda membicarakan soal kemungkinan memberikan sanksi, seandainya seseorang menolak untuk divaksinasi.

Saat berdialog konon diputuskan bahwa Pemerintah diberi mandat untuk tidak mengedepankan sanksi bagi para warga yang menolak program vaksinasi.

Deal-pun terjadi.

Namun anehnya, sang Presiden malah teken Perpres yang isinya justru memberikan sanksi kepada para penolak program vaksinasi massal. (https://tirto.id/perpres-142021-diteken-jokowi-ini-ancaman-sanksi-penolak-vaksin-gahy)

Apa saja sanksinya?

Macam-macam, mulai dari penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial alias bansos, penghentian layanan administrasi hingga denda. Dan sanksi itu bisa dieksekusi oleh kementerian, lembaga, pemda atau badan lainnya yang berwenang.

Bempernya apalagi selain UU tentang wabah penyakit menular.

Menanggapi langkah blunder yang diambil pemerintah Wakanda, Ketua Komisi di DPR yang menjadi mitra kerja pemerintah sontak memprotes beleid tersebut. “Itu nggak ada dalam kesepakatan antara DPR dan pemerintah ketika rapat kerja berlangsung,” begitu kurleb ujarnya. (https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2021/02/15/201564/dpr-tolak-perpres-jokowi-yang-ancam-beri-sanksi-penolak-vaksin-covid-19.html)

Padahal kata sang Ketua, laporan rapat kerja mengamanatkan bahwa pemerintah hendaknya tidak mengedepankan sanksi kepada warga yang menolak ikutan program vaksinasi. Dan ini jelas melanggar kode etik dan Peraturan Tatib DPR yang menyatakan bahwa keputusan rapat bersama bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

“Ngapain rapat kerja kalo ujungnya buat keputusan sepihak dan nggak ada basis legitimasinya?” ungkap sang Ketua dengan kesal.

Kenapa DPR sangat keberatan dengan langkah yang diambil pemerintah Wakanda?

Setidaknya ada dua alasan. Pertama, kebijakan tersebut melanggar aturan WHO yang mengutamakan program vaksinasi dengan cara mengajak dan tidak mengedepankan sanksi. Dan kedua, dengan mengedepankan sanksi, akan makin banyak warga yang antipati terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Padahal kalo pemerintah Wakanda buka wawasan, ada aturan tertinggi di dunia yang menjamin kebebasan individu bahkan untuk menolak kebijakan ‘main paksa’ sekalipun. Aturan itu adalah Nuremberg Code yang menjamin kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. (baca disini)

Lalu kenapa pemerintah Wakanda tetap keukeuh pada kebijakan main sanksi?

Bagi saya kemungkinannya ada 2.

Pertama, mereka tahu bahwa makin banyak rakyat yang tahu akan dampak dari vaksinasi, sehingga makin banyak yang menolak program tersebut. Dan kedua, program vaksinasi nggak akan mengubah kehidupan menjadi normal kembali setelah usai.

Ngapain repot-repot divaksin, kalo gitu ceritanya?

Melihat gelagat ini, tentu saja sang Ndoro langsung kontak, “Mau apa kalo pinjaman nggak diberikan lagi gegara wargamu menolak program ini?”

Kalo sang Ndoro besar yang bicara, siapa yang berani ngebantah?

“Njeh, Ndoro.”

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)