Drama Usang Big Tech

Drama Usang Big Tech

Oleh: Ndaru Anugerah

Senin minggu lalu, beberapa Big Tech seperti Facebook, Whatsapp hingga Instagram mengalami down selama beberapa jam. Dan ini langsung menjadi berita trending di dunia. (https://mashable.com/article/facebook-instagram-down-oct-4-2021)

Spekulasi langsung menyeruak dari para analis, mulai dari Big Tech yang rentan pada aksi peretasan alias serang siber, keteledoran teknisi-nya hingga inisiasi operasi Polygon. (https://www.indiatoday.in/technology/features/story/whatsapp-facebook-instagram-are-down-is-it-hacking-attack-on-facebook-or-some-engineer-made-an-error-1860769-2021-10-05)

Namanya spekulasi, ya sah-sah saja menurut saya.

Kalo dibilang bahwa ada serangan siber, pihak Facebook telah membantah narasi tersebut. “Ini murni kesalahan rekayasa,” begitu kurleb-nya. (https://www.theverge.com/2021/10/4/22709806/facebook-says-the-six-hour-outage)

Lagian kalo benar itu serangan siber, apa yang menjadi motifnya? Nggak jelas, bukan?

Lalu, bagaimana kita melihat masalah ini secara utuh?

Saat Facebook dan jaringan Big Tech-nya nggak bisa tayang secara global (meskipun hanya beberapa jam), sebelumnya ada sosok whistleblower yang menyatakan bahwa selama ini Facebook telah menjalankan praktik bisnis yang dinilai tidak etis bagi para penggunanya.

Nama whistleblower tersebut adalah Frances Haugen yang dikenal sebagai ilmuwan data yang berkaitan dengan algoritma. (https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039)

Jadi saat Senin-nya Facebook dibuat down, maka di hari Selasa-nya, Haugen memberikan kesaksian di depan Kongres tentang aktivitas tercela yang dilakukan media besutan Mark Zuckerberg tersebut. (https://www.nytimes.com/live/2021/10/05/technology/facebook-whistleblower-frances-haugen)

Apakah ini kebetulan belaka?

Mari kita gali lebih dalam.

Dalam kesaksiannya di depan Kongres, Haugen menyatakan bahwa Facebook telah membahayakan kesehatan mental anak-anak beserta banyak catatan pelanggaran hukum lainnya.

Kalo anda baca dari media mainstream, maka informasi yang anda terima cukup sampai disini. Case closed!

Apakah demikian adanya?

Coba pakai nalar anda. Seorang whistleblower yang kemudian tampil secara sistematis di banyak jaringan televisi media mainstream, kemudian bersaksi di depan Kongres. Bukan itu saja, media mainstream bahkan mengangkat kisah Haugen secara masif. Apa ini nggak ada tujuannya?

Apa mungkin, jaringan media mainstream yang merupakan satu kartel dengan Big Tech kemudian menyudutkan Facebook? Analoginya, ada copet menjelek-jelekan copet lainnya yang berada dalam jaringan yang sama. Masuk akalnya dimana?

Kalo Haugen ingin ‘menghabisi’ Facebook, isu yang dibawa bukan yang recehan. Misalnya tentang sensor yang diberlakukan Facebook terhadap para penggunanya terutama yang berusaha menentang narasi media mainstream tentang plandemi Kopit.

Itu baru berkelas dan bukan kaleng-kaleng.

Jadi kalo narasi Haugen diangkat secara besar-besaran, tujuannya bukanlah untuk ‘menghabisi’ Facebook.

Kalo gitu apa?

Apa tujuan akhir dari pengakuan Haugen di depan Kongres? Nggak lain diberlakukannya regulasi publik terhadap tata kelola media sosial. Bahkan kubu Demokrat dan Republik di parlemen sepakat pada isu tersebut. (https://www.npr.org/2021/10/05/1043377310/facebook-whistleblower-frances-haugen-congress)

Ke depannya akan ada regulasi dari Kongres yang mengatur tentang pengelolaan media sosial oleh pemerintah. Dan kasus Haugen yang menyasar Facebook hanyalah sebagai pintu pembuka saja. Titik.

Nggak percaya?

Coba cek pernyataan Lena Pietsch selaku Dirkom Facebook setelah sesi dengar pendapat dengan Kongres, “Kami sepakat pada satu hal, bahwa sudah saatnya untuk membuat aturan standar dalam berinternet. Dan kini saatnya Kongres bertindak.” (https://www.cnbc.com/2021/10/05/facebook-whistleblower-testifies-before-senate-committee.html)

Jadi penekannya ada pada 2 frase: aturan standar dalam berinternet dan Kongres (yang harus) bertindak.

Apa aturan standar yang dimaksud?

Pernah dengar istilah digital public infrastructure? Itu sebenarnya yang hendak disasar dari drama usang yang kini dimainkan. (https://www.politico.com/news/agenda/2021/01/05/to-thrive-our-democracy-needs-digital-public-infrastructure-455061)

Pada tataran teknis, akan ada regulasi yang mengatur tentang tata kelola media sosial dengan lebih ketat. Selain itu, kalo selama ini penyedia platform media soial nggak bertanggungjawab atas konten yang diunggah penggunanya, maka ke depannya aturan baru akan ‘mereformasi’ hal ini. (https://www.brookings.edu/blog/techtank/2021/03/17/back-to-the-future-for-section-230-reform/)

Dan bila ini diterapkan, maka perusahaan sejenis yang jadi pesaing Facebook dan Big Tech semisal Telegram, Parler hingga VK, akan lebih rentan terkena tuntutan hukum, karena konten penggunanya lebih garang ketimbang Facebook.

Bayangkan jika mereka harus berhadapan dengan hukum? Sekali saja kena tuntutan, maka sumber keuangan mereka yang cekak akan mampu mengubur impian mereka untuk dapat berkembang menjadi perusahaan besar. Apalagi kalo yang disasar adalah perusahaan startup?

Bisa disimpulkan ini adalah kongkalikong Facebook sebagai bagian dari Big Tech dan kekuatan negara dalam mengekang potensi kebebasan berekspresi manusia pada media sosial.

Dan ini selaras dengan agenda The Great Reset, dimana ke depannya antar manusia sedapat mungkin dijauhkan satu sama lainnya untuk bisa berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung.

Bukankah aturan new normal seperti social distancing ataupun pembelajaran online, misalnya, secara filosofi mengesampingkan fitrah manusia sebagai makhluk sosial? (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.634543/full)

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)