Tangisan Jokowi

 

Pada pidato kebangsaan dalam Konvensi Rakyat di Sentul, Jawa Barat yang lalu (24/2), Jokowi sempat menangis. Saat tengah berpidato tentang program perhutanan sosial yang tengah dijalankan pemerintahannya, ia sempat terhenti, terdiam dan kemudian mengusap air matanya yang secara spontan menetes.

“Pemerintah sudah membagikan konsesi kepada masyarakat di sekitar hutan, sebesar 2,6 juta hektare. Seluruhnya akan ada 12,7 juta hektare tanah (yang dibagikan) untuk rakyat kecil. Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin mengembalikan kepada negara, saya tunggu,” demikian ungkap Pakde sambil menangis haru.

Sebenarnya ada apa, kok Pakde sampe menangis segala? Untuk tahu hal ini, kita perlu flashback kronologi yang sudah terjadi.

Tangisan pakde adalah buntut debat pilpres putaran kedua, dimana saat itu Om Wowo sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pola bagi-bagi tanah ala Jokowi sangat tidak relevan mengingat tanah yang terus dibagikan, tapi ironisnya jumlah penduduk terus bertambah. Aliasnya, Om Wowo menilai langkah pakde adalah kontra produktif. “Nggak akan cukup,” begitu kurang lebihnya.

Menjawab kritik Om Wowo, Jokowi menegaskan bahwa lahan yang dibagikan adalah tanah produktif dan tidak dibagikan kepada yang gede-gede alias pengusaha kakap.

Rupanya kritik Prabowo tak lain adalah upaya maling teriak maling, karena nyatanya Prabowo memiliki konsesi lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah sebesar 340ribu hektare.

Wow, angka yang spektakuler. Mengingat luas DKI Jakarta saja hanya 66ribu hektare. Artinya luas tanah yang dimiliki Prabowo sebanyak 5,2 kali luas wilayah DKI. Coba bayangin deh, jalan mengelilingi Tanah Abang aja udah ngos-ngosan, apalagi keliling 5 kali luas wilayah DKI. Bisa turun berok, brayy…

Walaupun tanah itu berstatus Hak Guna Usaha (HGU), toh nyatanya konsesi penggunaan lahan tersebut bisa diperpanjang sampai 25 hingga 35 tahun, mengacu pada UUPA No.5 tahun 1960 pasal 28. Dan kebanyakan konsesi HGU menyasar komoditi primadona, yaitu kelapa sawit.

Sawit adalah jenis tanaman yang pongah. Kalo tanaman lain masih bisa digabungkan dengan tanaman lain dalam satu kawasan, tidak halnya demikian dengan sawit. Dengan kata lain, hutan hujan di Indonesia yang kaya keanekaragaman hayati akan rusak dengan hadirnya kelapa sawit.

Akibatnya, keanekaragaman hayati khas hutan hujan Indonesia kudu diberangus untuk tumbuh dan berkembangnya sawit. Makanya jangan aneh, ikhwal kebakaran hutan yang kerap melanda Indonesia saat Pepo berkuasa, nggak lain adalah aksi patgulipat pengusaha dan pemerintah untuk mendapatkan konsesi lahan dari hutan hujan tropis yang ada di Indonesia.

Kelapa sawit layak dijadikan primadona, karena hampir mayoritas produk sehari-hari yang kita pake merupakan turunan dari sawit. Ambil contoh: deterjen, shampoo, es krim, mie instan hingga lipstick yang kerap dipake emak-emak, adalah produk turunan sawit.

Aliasnya, tanpa sawit, semua produk turunan tersebut nggak bakalan ada.

Melihat aspek ekonomis yang bisa dihasilkan oleh sawit, maka perusahaan kelas kakap berlomba-lomba untuk mendapatkan ijin konsesi lahan alias HGU. Dan kalo tanahnya habis, cara termudah untuk mendapatkannya adalah dengan membakarnya alias buka lahan baru.

Terus siapa yang berkepentingan terhadap pemberian ijin konsesi lahan tersebut? Semua pihak berkepentingan, tapi yang ‘paling rakus’ dalam memberikan konsesi, menurut Greenomics, adalah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang kala itu menjabat sebagai menteri Kehutanan.

Nilai ijin yang digelontorkan kepada para taipan sebesar 1,64juta hektare. Ekuivalen dengan 25 kali luas DKI Jakarta. Angka tersebut belum termasuk ijin pemutihan areal sawit dari kawasan hutan yang juga diberikannya.

Terus apa untungnya memberikan ijin konsesi seluas itu? Tak lain adalah fulus. Kalo untuk mendapatkan ijin konsesi lahan hektaran, konon pengusaha perlu merogoh kocek lumayan banyak. “Satu ijin yang dijual itu bernilai puluhan juta dollar,” ungkap Vanda Mutia Dewi selaku Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia (4/9).

Ajigilee…

Kebayang, berapa nilai duit yang didapatkan sang ketua PAN dan kroninya saat ‘menjual-belikan’ ijin konsesi kepada para pengusaha kakap?

Lebih jauh lagi, udah banyak keluar uang untuk mendapatkan hak konsesi alias HGU, mungkinkah seorang Prabowo mau mengembalikan konsesi yang sudah dikantonginya kepada negara?
“Emang duit jatoh dari langit, apa?” demikian pikirnya.

Dengan naiknya Jokowi, ijin pemberian konsesi lahan, sangat jauh berkurang. Hanya 200ribu hektare saja. Kok cuma sedikit? Pertama karena ketatnya aturan yang diberikan. Kedua, orientasi kebijakan Jokowi adalah reformasi Agraria, alias tanah untuk rakyat. Jadi jelas arah keberpihakkannya.

Jika kondisi demikian terus berlanjut dengan terpilihnya Jokowi untuk kedua kalinya pada gelaran pilpres 2019 nanti, maka semangkin gigit jari-lah para pengusaha kakap, tak terkecuali perusahaan multi nasional dari kelompok Rothschild di Indonesia. Singkatnya, program tanah untuk rakyat, membuat pengusaha mati gaya.

Jadi tahu kan, kenapa Jokowi sempat menangis? Karena sedih. Program bagi-bagi tanah untuk rakyat yang digelontorkannya, malah dituding program pencitraan. Watdepak…Dan parahnya lagi, yang kritik kebijakan beliau, tak lain adalah bagian dari begundal yang mengusai lahan yang seyogyanya untuk rakyat.

Kalo sudah begini, masih mau pilih ‘capres yang onlen-onlen’? Jangan biarkan Jokowi menangis, karena tangisan dia yang kedua, bisa jadi petaka buat Indonesia. Apa itu? Jika pakde tidak terpilih kembali untuk melanjutkan program Nawacita pada kepemimpinan selanjutnya.

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah mantan Aktivis 98 GEMA IPB)