Apakah Lockdown Jauh Lebih Baik?
Oleh: Ndaru Anugerah
Begitu status pandemi dikeluarkan WHO pada 12 Maret 2020 silam, banyak negara kemudian menetapkan status lockdown sesuai arahan WHO tersebut. (https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/113000623/who-umumkan-wabah-virus-corona-berstatus-darurat-global-apa-artinya?page=all)
Akibatnya, sekolah ditutup, tempat bisnis ditutup, tempat hiburan ditutup, jalur penerbangan dibatalkan dan orang disuruh untuk tetap tinggal di rumah alias stay at home dan bekerja dari rumah (work from home).
Setelah lebih dari 3 bulan berlalu, efektivitas proses lockdown dikupas oleh Dr. Edward Peter Stringham selaku Presiden American Institute for Economic Research. (https://www.aier.org/article/unemployment-far-worse-in-lockdown-states-data-show/)
Apa hasilnya?
Beliau membandingkan antara negara-negara bagian yang di-lockdown dan negara-negara bagian yang tidak melakukan lockdown.
Sekedar informasi, ada sekitar delapan negara bagian yang tidak melaksanakan protokol lockdown meskipun sempat mendapatkan tekanan besar dari Washington, yaitu: Dakota Selatan, Dakota Utara, Carolina Selatan, Wyoming, Utah, Arkansas, Iowa dan Nebraska. (https://www.aier.org/article/the-emergency-is-real/)
“Berdasarkan temuan setelah 100 hari penerapan aktivitas lockdown, kami menemukan bahwa negara bagian yang terkunci memiliki TINGKAT PENGANGGURAN YANG LEBIH TINGGI daripada negara bagian yang tidak menerapkan kuncian,” demikian kurleb isi laporannya.
Hasil penelitian tersebut, paralel dengan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Kansas Policy Institute, bahwa negara bagian yang di-lockdown secara keseluruhan memiliki tingkat pengangguran 13,2%, sementara negara bagian yang tidak menerapkan lockdown memiliki tingkat pengangguran yang lebih kecil, hanya 7,8%. (https://sentinelksmo.org/107000-fewer-private-jobs-since-february-state-loses-200/)
Bagi mereka yang setuju pada penerapan lockdown mungkin akan berkilah, “Tingkat pengangguran yang lebih kecil pasti akan mengorbankan sisi kesehatan, karena akan memicu angka kematian yang lebih tinggi dari kebijakan tanpa kurungan.”
Benarkah asumsi tersebut?
Dalam laporan yang dirilis oleh Dr. Stringham tersebut, negara bagian yang menerapkan lockdown JUSTRU MEMILIKI ANGKA KEMATIAN HAMPIR EMPAT KALI LIPAT pada kasus C19, ketimbang negara bagian yang tidak melakukan protokol lockdown. (https://www.aier.org/article/again-what-were-the-benefits-of-locking-down/)
Selain itu, apa hasil dari penelitian Dr. Stringham?
Secara keseluruhan, tingkat kematian akibat si Kopit hanya sedikit lebih buruk daripada tingkat kematian akibat flu musiman (seasonal flu), dengan angka 0,022% berbanding 0,0017%.
Menariknya hasil penelitian tersebut paralel dengan laporan CDC, bahwa kematian akibat si Kopit pada manula mencapai 100 kali lebih besar daripada flu musiman dan pneumonia, terutama BAGI MEREKA YANG BERUSIA DIBAWAH 75 TAHUN, DAN HAMPIR 4 KALI LEBIH BESAR PADA MEREKA YANG BERUSIA 75 TAHUN KE ATAS. (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm)
Dengan kata lain, tingkat kematian akibat Kopit jauh lebih banyak menimpa mereka yang berusia di atas 75 tahun (usia uzur), dan mereka biasanya tinggal pada fasilitas perawatan medis untuk para manula. (https://www.aier.org/article/focus-on-the-covid-19-death-rate/)
Bisa disimpulkan bahwa situasi TANPA LOCKDOWN, selalu membawa hasil yang lebih baik dari sisi ekonomi dan juga kesehatan.
Sebaliknya dengan protokol lockdown, makin banyak kematian didapat dan lonjakan angka pengangguran telah menanti diujung cerita.
Itu penelitian di Amrik yang catatan administrasinya lumayan rapi jali, lho ya… Jadi layak dijadikan rujukan.
Setelah tahu hasil penelitian Dr. Stringham, kini saatnya kita balik bertanya kepada pihak-pihak yang selama ini tetap ngotot untuk menerapkan lockdown dengan jargon utama ‘LOCKDOWN DIPERLUKAN ATAU KITA SEMUA AKAN MATI’.
Dasar ente ngomong, pake jigong apa pake tinja?
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah mantan Aktivis 98 GEMA IPB)
0 Comments