Boeing Menolak Mandat
Oleh: Ndaru Anugerah
Kita tahu bersama, bahwa mandat vaksin Biden babak belur karena ditolak dimana-mana. Tentang ini saya pernah bahas. (baca disini)
Apakah lantas mandat yang diterjemahkan dalam Executive Order tersebut bakal dibatalkan?
Nggak akan.
Ibarat banteng yang sudah kalap, mandat vaksin itu adalah marwah bagi Biden yang mulai kehilangan muka sejak hengkangnya pasukan AS dari Afghanistan. (baca disini)
Dan terakhir mandat tersebut rencananya bakal dieksekusi secara nasional pada 4 Januari 2022 mendatang. Semboyan khas terus didengungkan: no jab, no job. Kalo nggak mau dienjus, jangan harap dapat kerjaan. (https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2708)
Selain menarget perusahaan dengan jumlah ribuan karyawan, mandat tersebut juga menargetkan semua perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis dengan pemerintah federal, dari mulai Microsoft, Alphabet Group, Lockheed Martin hingga General Motors. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-07/biden-vaccine-mandate-for-federal-contractors-blocked-nationwide)
Ini blunder Biden yang lain, mengingat hakim federal secara resmi menghentikan perintah eksekutif yang menyasar para kontraktor federal tersebut. (https://www.cnbc.com/2021/12/07/us-court-temporarily-halts-bidens-vaccine-mandate-for-federal-contractors.html)
“Bagaimana rezim Biden yang nggak memiliki otoritas hukum meminta pemerintah federal untuk melaksanakan suntikan eksperimental? Ini jelas melanggar konstitusi AS,” begitu kurleb-nya.
Makin kusut situasinya.
Dan yang terbaru, Boeing mengumumkan niatnya untuk ‘menangguhkan’ mandat tersebut bagi para karyawannya yang berjumlah lebih dari 140 ribu orang di seantero Amrik.
“Kami mendorong karyawan kami untuk mendapatkan vaksinasi dan booster jika mereka belum melakukannya. Namun perusahaan menangguhkan persyaratan vaksinasi sejalan dengan keputusan pengadilan federal,” kata jubir Boeing. (https://thehill.com/policy/transportation/586394-boeing-halts-vaccine-mandates-for-us-workers)
Kenapa Boeing melakukan aksi ‘penangguhan’?
Karena mereka tunduk pada putusan pengadilan federal dan bukan pada perintah Biden. Jadi kalo Biden mau ngotot menerapkan mandatnya, itu harus jelas mekanisme-nya.
Memangnya vaksin yang dipakai sudah selesai proses uji cobanya? Kan belum. Dengan kata lain, layakkah memberikan vaksin yang masih dalam taraf uji coba kepada warga AS sebagai kelinci percobaannya? (baca disini dan disini)
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
0 Comments