Siapa Penggantinya?

Oleh: Ndaru Anugerah

Indonesia, 2014. Pilpres sudah didepan mata. Tapi partai banteng belum mempunyai nama untuk diajukan sebagai capres. Bingunglah mama Mega. Karena ternyata kader partai Banteng dari kalangan internal yang duduk sebagai fungsionaris partai, elektabilitasnya nggak bagus-bagus amat.

Padahal dalam pertarungan pilpres, elektabilitas pegang peranan penting dalam kemenangan. Cuma ada 1 nama untuk disorong, tapi sosok tersebut bukanlah fungsionaris partai. Namun disatu sisi, elektabilitasnya sangat tinggi. “Kemungkinan menangnya besar.” Dia-lah Jokowi.

Dikalangan internal partai Banteng, Jokowi kurang begitu disukai. Pertama dia hanya kader, bukan fungsionaris. Dan kedua, bicara kepartaian, berlaku aturan senioritas. “Kok enak banget, orang baru tiba-tiba aja diajukan sebagai capres? Lha kita-kita yang orang lama, gilirannya kapan?”

Namun apa daya. Ditengah kejaran waktu, selaku ketum, mama Mega dengan berat hati mengajukan Jokowi sebagai capres, dengan alasan sederhana: elektabilitas-nya sangat tinggi. Kalo ngotot ajukan nama lain yang elektabilitasnya jeblok, PDIP bakal dapat apa kelak?

Dan Jokowi sangat tahu kondisi ini. Makanya saat terpilih, dirinya berusaha mungkin untuk menempatkan orang-orang yang bukan berasal dari kalangan Banteng. Siapa kira-kira sosok yang dapat dijadikan penyeimbang di kabinet-nya?

Pilihan jatuh ke partai Beringin. Dengan menempatkan LBP sebagai super minister, bayang-bayang akan segala dikte yang akan diberikan partai Banteng terhadap dirinya, bisa diminimalisir.

Tapi, ketidaknyamanan itu tetap ada pada diri pakde. Dan sangat kentara.

Saat partai Banteng mengajukan program untuk menghidupkan kembali GBHN, maka Jokowi-lah yang dengan keras menentangnya. Alasan PDIP mengaktifkan wacana GBHN memang sekilas masuk diakal. “Daripada pilpres ujung-ujungnya gontok-gontokkan, mending gak usah.”

Dengan aktifnya GBHN, otomatis peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara bakal dihidupkan kembali. Turunannya adalah, sosok presiden bakalan dipilih oleh MPR bukan oleh rakyat lewat pemilihan langsung seperti saat ini.

Adanya GBHN juga akan menjamin “repelita” yang dimiliki oleh seorang Jokowi lewat program Nawacita-nya.

Kalau hanya mengandalkan RPJP atau RPJM yang diklaim oleh Jokowi, payung hukumnya kurang kuat. Kelak Jokowi lengser, maka RPJP atau RPJM akan mudah digantikan oleh program lain yang sodorkan oleh sosok presiden pengganti dirinya. Karena memang nggak ada amanat UU-nya.

Beda hal kalo ada GBHN yang akan bisa menjamin rencana pembangunan nasional bisa berjalan sesuai dengan rencana semula, siapa-pun presiden yang terpilih kelak.

Sekilas, alasan yang dikemukakan PDIP memang benar adanya. Tapi kalo sosok yang dipilih nantinya nggak representatif alias cuma bagi-bagi kapling kekuasaan, apa bisa GBHN diwujudkan sesuai rencana? Tetap saja beli kucing dalam karung, namanya.

Belakangan, berhembus kabar bahwa alasan utama dibalik ngototnya PDIP, karena sudah kebelet ingin menaikkan Puan sebagai sosok pengganti Jokowi. Puan punya darah biru dikalangan partai Banteng. Dan di negeri ber-flower ini, sudah rahasia umum bahwa parpol itu semacam perusahaan.

Masa ibunya punya perusahaan, kok manager-nya orang lain. Begitu kurleb-nya.

Jangan heran. Naiknya Puan sebagai ketua DPR adalah dalam rangka persiapan rencana itu. “Kalo bertarung lewat pilpres, kemungkinan menang-nya kecil.”

Untuk mewujudkan rencana tersebut, PDIP bersikap pragmatis. Kalo hanya sendirian, mana kuat mewujudkan rencana tersebut. Makanya dibutuhkan rekan strategis yang bisa diajak berbagai suka dan duka. Gerindra sudah dijajaki lewat pertemuan nasi goreng tempo hari. Dan Gerindra sudah dapat jatah menteri di kabinet.

Berikutnya partai Beringin. Bamsoet-lah yang kemudian didekati. Deal-nya, pimpinan MPR bakal diberikan padanya, tapi partai Golkar harus mendukung PDIP di parlemen. Mau-nggak mau, Bamsoet harus jadi ketua Golkar juga.

Tapi sial, Jokowi tahu rencana tersebut. Maka disoronglah nama lain sebagai penyeimbang di Golkar atas masukkan LBP, yaitu Airlangga. Singkat kata terjadilah kesepakatan. Bamsoet bakal naik jadi ketua MPR, sedangkan jatah ketua Golkar bakal dipegang oleh Airlangga.

Makanya saat memperingati HUT yang ke-55, Jokowi mengirim sinyal kuat berupa statement. Dengan meyakinkan Jokowi mengatakan bahwa Airlangga adalah ketua partai yang top. Bisa diartikan bahwa dukungan Jokowi terhadap Airlangga, bukan kaleng-kaleng.

Akan tetapi, kesepakatan tinggal kesepakatan. Ternyata Bamsoet minta hal lebih atas saran pembisik-pembisiknya, untuk jadi ketua umum Golkar. Meskipun bukan begitu kesepakatan awalnya.

Terpaksa, pihak istana turun tangan, dan menyebabkan Bamsoet mau ‘mundur’ dari keinginan untuk jadi ketum partai Beringin tersebut.

Ditengah situasi yang tidak kondusif, giliran Nasdem yang coba main api dengan mencanangkan wacana presiden bisa menjabat 3 periode.

Kita tahu bersama, bahwa wacana tersebut sasaran tembaknya adalah Jokowi. Dan Jokowi cukup tahu diri dengan menampik rencana tersebut.

“Ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencari muka atau sekedar menjerumuskan diri saya dengan cara memainkan wacana presiden bisa 3 periode,” demikian tukas sang tukang kayu.

Merasa terancam, giliran Nasdem yang ketar-ketir, karena upaya main api-nya bakal melalap diri mereka sendiri. Walhasil, jurus klarifikasi dimainkan. “Itu bukan wacana dari partai kami, dan wacana tersebut tidak ditujukan kepada pak presiden,” demikian jurus ngeles-nya.

Nah kalo bukan ditujukan ke Jokowi, trus ditujukan ke siapa, Malih?

Apalagi dengan mendekatnya Nasdem ke kubu PKS, maka bisa dipastikan permainan akan makin seru ke depannya.

Jadi tahu kan, kenapa sampai sekarang dari kubu Jokowi belum bisa me-launching siapa sosok yang akan dijadikan penggantinya di 2024. Bukan karena masih kejauhan. Tapi karena ngurusin hal beginian aja, pakde sudah kelabakan. Boro-boro ngurusin suksesi? Ada aroma galau disana.

Di sisi yang lain, sosok Gabener sudah mulai ancang-ancang untuk melaju di 2022 dan 2024, lewat kebijakan yang sekontroversial mungkin yang sengaja dia ciptakan, guna mendongkrak popularitasnya dikancah perpolitikan nasional.

Akankah langkah gabener bisa mulus ke depannya tanpa halangan?

Ntar dulu, bray…Ngapain juga KPK ‘diobok-obok’ pakde, kalo gitu ceritanya?

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah mantan Aktivis 98 GEMA IPB)