Menyoal Prinsip Satu China
Oleh: Ndaru Anugerah
Sejarah Taiwan dimulai saat rejim otoriter yang dipimpin Jenderla Chiang Kai-Shek (pemimpin partai Kuomingtang/KMT) dipaksa mengungsi ke sebuah pulau yang terletak di lepas pantai Fujian China, karena terdesak oleh gerilyawan komunis pimpinan Mao Zedong di tahun 1949.
Sejak itu, dalam mempertahankan rejim-nya, Chiang Kai-Shek memberlakukan darurat militer di Taiwan selama puluhan tahun. Ini bisa terjadi, karena ada dukungan AS terhadap rejim otoriter tersebut. Sejarah mencatat puluhan ribu tentara AS ditempatkan disana guna ‘mengamankan’ aset berharga AS tersebut. (https://www.history.com/topics/china/chiang-kai-shek)
Singkatnya, AS sengaja menggunakan Taiwan sebagai bagian strategi containment (pengepungan) yang diberlakukan terhadap China. (https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/3792/USGST.pdf?sequence=6&isAllowed=y)
Tak terasa tahun berganti.
Pada pemilihan ketua baru partai besutan Sun Yat Sen tersebut, terpilihlah Jiang Khai alias Johnny Chiang. Terus dimana masalahnya? Media Taiwan punya pandangan bahwa Johnny Chiang bakal mengubah kebijakan partai terhadap China daratan. (https://www.voanews.com/east-asia-pacific/new-leader-taiwans-china-friendly-kuomintang-party-signals-change)
Kok bisa pers Taiwan punya kesimpulan tersebut?
Karena pernyataan Johnny Chiang terhadap Konsensus 1992 yang lebih terkenal dengan Prinsip Satu China.
Sebagai informasi, pada tahun 1992, ada pertemuan tidak resmi antara peminpin China dan Taiwan. Pada pertemuan tersebut disepakati gagasan One China. Dengan kata lain, baik China maupun Taiwan, keduanya mengakui bahwa mereka bangsa China. (https://en.wikipedia.org/wiki/1992_Consensus)
Tentang interpretasi isi Konsensus 1992, kedua negara punya pemahaman yang beda. China menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari China daratan, sementara Taiwan menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka lepas dari kekuasaan China.
Kembali ke laptop…
Pada pidatonya setelah terpilih menjadi ketua partai KMT, Johnny Chiang mengatakan bahwa sudah selayaknya Taiwan mendekatkan hubungan kembali dengan Beijing, meskipun mereka pernah jadi musuh bebuyutan. (https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4002914)
Ini nggak berlebihan, mengingat secara ekonomis Taiwan masih bergantung dengan China. Saat Beijing menghentikan izin kepada perusahaan perjalanan untuk pergi ke Taiwan, akibatnya sungguh dahsyat, karena jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taiwan langsung turun drastis menjadi tinggal sepertiganya. (https://www.voanews.com/east-asia-pacific/3-reasons-china-cut-permits-tourists-going-taiwan)
Sektor pertanian juga sami mawon. Padahal dua tahun lalu, China sempat membeli 20% produk pertanian Taiwan senilai USD 1,27 milyar. (https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3643545)
Belum lagi sektor lainnya. Dengan kata lain, menurut KMT konsepsi One China masih relevan untuk dipertahankan karena Taiwan juga nyatanya masih bergantung pada China.
Sayangnya, harapan Johnny Chiang nggak seindah kenyataannya. Nyatanya saat ini bukan partai KMT yang berkuasa di Taiwan, melainkan Partai Progresif Demokratik (DPP).
Pada pilpres yang digelar Januari 2020 yang lalu, DPP melibas KMT dan berhasil menjadikan Tsai Ing Wen sebagai presiden wanita pertama di Taiwan. (https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/democratic-progressive-partys-tsai-ing-wen-becomes-taiwans-first-woman-president)
Bukan itu saja. DPP bahkan berhasil menempati mayoritas kursi di Badan Legislatif Taiwan. Dan DPP terkenal paling menentang konsepsi One China seperti yang digaungkan oleh KMT. “Taiwan harus menjadi negara berdaulat yang bebas dari pengaruh China,” begitu kurleb-nya.
Jadi apa yang menjadi cita-cita Johnny Chiang, bakalan mendapatkan ganjalan berat dari partai yang berkuasa. Lantas, gimana bisa buat kebijakan kalo nggak punya kekuasaan?
Belum lagi, AS yang nggak akan rela jika Taiwan akan merapat ke China daratan.
Anda tahu TIPA alias rencana Undang-Undang Pencegahan Invasi Taiwan yang akan disahkan Kongres AS dalam waktu dekat? (https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/7855%3Fr%3D7%26s%3D1)
Isi UU tersebut kurleb menyatakan bahwa presiden AS diberi mandat untuk menggunakan kekuatan militer guna mempertahankan Taiwan terhadap serangan bersenjata. Jadi kalo China mau menganeksasi Taiwan, yang akan dihadapi adalah kekuatan militer AS.
Kenapa hal ini bisa terjadi?
Karena Taiwan adalah bagian dari strategi Indo-Pasifik yang dibesut oleh AS yang bertujuan menahan hegemoni China di dunia. (https://thediplomat.com/2019/06/taiwans-security-role-in-the-u-s-indo-pacific-strategy/)
Kalo sudah begini skenario-nya, mungkinkah KMT akan diberikan kesempatan untuk berkuasa di Taiwan?
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
0 Comments