Aksi Anti Klimaks

Aksi Anti Klimaks

Sejatinya, aksi 225 diprediksi akan menuai sukses besar saat digelar. Sekilas tampak rapih, tapi sebenarnya yang paham tentang gerakan massa, akan tertawa terpingkal-pingkal melihat persiapan yang dilakukan oleh bohir dan operator lapangnya. “Nggak profesional, kerjanya.”

Entah bagaimana kalkulasinya. Saya yang pernah hidup dijalanan semasa dasawarsa 1990an saja sudah bisa memprediksi bahwa aksi ini akan berujung kegagalan. Kok bisa ada yang percaya bahwa aksinya akan menuai sukses seperti kejadian Arab springs? Terlalu jauh mengkhayalnya.

Memang harus diakui bahwa aksi 225 sedikit rapih dalam mengolah isu menjadi aksi. Ada operator lapang yang memasok fulus, nasbung dan perangkat yang diperlukan untuk sekedar nimpukin aparat saat di lapangan.

Ada PR yang memproduksi hoax bahwa ada penembakkan aparat pada umat Islam di mesjid2 petamburan dan sukses menelan korban jiwa.

Ada juga operator media, yang bertugas memprovokasi masyarakat awam untuk bergabung dengan cara menyebar hoax melalui media sosial.

Namun, karena nggak digarap dengan rapih, semuanya gagal. Saya coba ulas dimana yang jadi penyebab gagalnya.

Pertama, isu yang diangkat tentang kecurangan pemilu, belum matang, tapi sudah dipaksakan untuk booming. Sebagai gambaran, butuh waktu 8 bulan untuk mematangkan isu KKN pada gerakan reformasi 1998, seperti yang pernah saya ulas. Lha aksi 225?

Kedua, isu yang diangkat tidak menyangkut hal yang sifatnya fundamental. Apa itu? Kenaikan harga sembako. Apakah sembako mengalami kenaikan harga yang spektakuler saat Ramadhan ini? Kan nggak. Harga bawang putih yang sempat 80ribu sekilo saja, hanya bertahan 5 hari doang, karena adanya satgas pangan bentukkan Jokowi.

Kalo nggak menyangkut soal harga sembako, jangan coba-coba ajak rakyat untuk bergerak apalagi bersimpati. Kalo isunya kecurangan pemilu, terus ngajak rakyat ikutan ‘turunin Jokowi’, dimana nyambungnya? Kenapa nggak ke MK saja?

Aliasnya, rakyak cukup pragmatis, dalam hal ini.

Dan yang ketiga, tidak adanya kubu pemegang bedil yang berhasil dipecah oleh kubu perusuh. Yang ada, sekarang kubu TNI-POLRI justru sedang mesra-mesranya sebagai pendukung setia Jokowi. Mau kudeta tanpa melibatkan kubu angkatan bersenjata, sama saja mau jalan tapi nggak punya kaki…

Sebaliknya, dalam hal ini kubu aparat keamanan menang banyak..

Coba lihat apa yang dipertontonkan di media mainstream televisi? Tidak lain adalah aksi anarkis yang dilakukan para perusuh, dari mulai pelemparan mobil aparat keamanan menggunakan batu, hingga aksi pembakaran kantor polisi. Dan ini secara masif dipertontonkan oleh media televisi swasta tanah air.

Apa kesan yang ditangkap? Aksinya anarkis, aksinya nggak simpatik dan aksinya nggak baik untuk dititu.

Satu yang pasti, aparat keamanan justru mendapatkan kredit poin atas dimuatnya aksi-aksi anarkis oleh para perusuh. “Aparat sudah sangat persuasif dan tidak represif, kenapa harus ada aksi perusakkan?” demikian kurang lebih kesan yang didapat.

Disinilah peran media konvensional sebagai public relation pemerintahan.

Sebaliknya, media sosial yang sangat dominan perannya bagi penyebaran hoax, malah dibatasi akses’nya oleh kubu pemerintah. Walhasil skenario kubu perusuh yang tadinya hendak memanfaatkan medsos untuk memprovokasi massa, jadi gagal total.

Mau nggak mau, televisi-lah yang dirujuk masyarakat untuk mendapatkan akses berita. Dan kalo sudah melihat televisi, kesimpulannya aksi 225 tak lebih hanya sebatas aksi rusuh. Boro-boro menuai simpati, yang ada justru caci maki rakyat.

Salut untuk permainan cantiknya…

Akankah aksi 225 terus berlangsung?

Saya dapat info kalau pihak keamanan telah mengantongi aktor intelektual dibalik rusuh 225 kemarin. Ternyata operator lapangannya juga mantan aktivis anti Soeharto yang telah dibeli idealismenya karena uang oleh KC.

Kalo sudah begini, siapa yang bisa jamin aksi akan terus berlanjut sesuai skenario awal hingga hari jumat besok?

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah mantan Aktivis 98 GEMA IPB)