US Soft Power: Scholarship
Oleh: Ndaru Anugerah
Bagaimana AS bisa menciptakan proxy mereka di banyak negara? Dengan menggunakan kekuatan lunak alias soft-power mereka, yaitu menyediakan banyak pelatihan dan beasiswa pendidikan.
Adalah Prof. Joseph Nye dari Harvard Kennedy School yang pertama kali memperkenalkan gagasan soft-power dalam bukunya ‘Bound to Lead: The Changing Nature of American Power’ yang terbit di tahun 1990, sebagai kekuatan kedua yang berbeda dengan kekuatan keras (hard power).
Menurut Prof. Nye, “Soft power adalah kemampuan suatu bangsa untuk membentuk tujuan dan kepentingan atas bangsa lainnya. Kekuatan ini untuk mempengaruhi ini harus dikaitkan dengan sumber daya tak berwujud seperti budaya, ideologi dan institusi.”
Pada tataran praktis, soft power ini diimplementasikan melalui jaringan pelajar internasional melalui program pelatihan dan beasiswa di jenjang pendidikan tinggi.
Ketika seorang siswa internasional belajar di AS, maka nilai budaya, HAM dan ‘demokrasi’ ala AS yag saban hari dilihatnya, kelak akan diimplementasikan di negaranya saat siswa tersebut kembali dari AS.
Ini bisa berhasil manakala siswa yang telah beroleh beasiswa tersebut kelak menduduki posisi penting di pemerintahan. Otomatis nilai-nilai budaya, ideologi dan institusi ala AS yang akan dipakainya. Akhirnya, AS juga yang ambil keuntungan karena proxy-nya telah bekerja sesuai rencana. (https://thehoya.com/education-drives-americas-strongest-soft-power-resource/)
Jangan aneh bila jumlah pelajar asing yang menerima program beasiswa, makin bertambah setiap tahunnya. Setidaknya Open Door Report mengungkapkan hal tersebut. (https://www.iie.org/en/Why-IIE/Announcements/2019/11/Number-of-International-Students-in-the-United-States-Hits-All-Time-High)
Jadi soft-power tersebut digunakan untuk mengatur negara lain tanpa paksaan melalui tangan proxy yang sudah jauh-jauh hari mereka persiapkan, guna memuluskan agenda kebijakan LN AS. Setidaknya Prof. Nye dalam bukunya ‘Soft Power: The Means to Success in World Politics’ mengatakan demikian.
Lalu siapa yang akan menyediakan beasiswa tersebut?
Beasiswa pendidikan bisa melewati banyak badan di negara yang hendak disasar, mulai dari perusahaan, yayasan, universitas, gereja hingga lembaga masyarakat sipil lainnya (seperti LSM). Namun penyedia jasa beasiswa tersebut biasanya Fulbright, Rockefeller dan USAID.
Ketiga badan penyedia tersebut kemudian menggerakkan National Endowment for Democracy (NED) hingga Young Southeast Asian Leader Initiative (YSELAI) dalam membantu pekerjaannya. Tujuannya sederhana: cari kader potensial yang kelak bisa melayani kepentingan Washington. (https://journal-neo.org/2016/09/21/yseali-america-s-quiet-colonisation-of-southeast-asia/)
Pastinya, AS nggak secaraa vulgar mempromosikan program tersebut. Yang biasa dijual untuk syarat beasiswa adalah isu seputar demokratisasi dan HAM. Namun pada hakikatnya ada kecenderungan politik yang dituju, dimana mereka kelak akan melayani kepentingan AS daripada kepentingan bangsa mereka sendiri.
Apakah penggunaan soft-power ini adalah barang baru dalam perababan manusia?
Nggak juga. Bangsa Romawi Kuno juga telah lama menggunakan soft-power tersebut di masa Tacitus (56 – 117M).
Dalam bukunya yang berjudul ‘Agricola’ dijelaskan bagaimana Tacitus menggunakan kekuatan sosiokultural dalam memperluas pengaruhi Romawi pada wilayah yang berhasil ditaklukkan agar mereka dapat menerima buadaya Romawi. (https://journal-neo.org/2016/08/30/us-cultural-colonisation-in-asia-pacific/)
Mungkin yang paling gamblang di Indonesia adalah penggunaan politik etis saat penjajahan Belanda, yang salah satu programnya adalah menyekolahkan Putra Pribumi ke Belanda. Dalam rangka apa? Ya tentu saja untuk memperkenalkan budaya Londo pada mereka.
Sebagai feedback-nya, negara yang tidak/belum mengadopsi HAM dan Demokrasi ala AS, akan dianggap sebagai negara terbelakang, bangsa yang nggak berbudaya atau malah bangsa yang belum beradab. Sehingga solusinya mereka harus mengusung konsepsi HAM dan Demokrasi ala AS tadi.
Di Asia sendiri, apakah kebijakan soft-power ini telah membuahkan hasil? Banyak.
Anda tahu Partai Demosisto yang ada di Hong Kong? Parpol yang diusung oleh Joshua Wong tersebut isinya aktivis pemuda dan perwakilan LSM yang dibentuk dan didanai selama bertahun-tahun (salah satunya lewat proses beasiswa) untuk menggoyang dominasi China di wilayah tersebut. (https://journal-neo.org/2016/04/18/hong-kong-gets-new-us-backed-party/)
Atau anda kenal dengan Liga Nasional untuk Demokrasi yang ada di Myanmar? Asal tahu saja, bahwa eselon teratas partai tersebut (yang terdiri dari mantan jurnalis, aktivis dan politisi binaan) didanai dan dilatih lewat beberapa program yang disediakan AS selama beberapa dekade. Pemberian program beasiswa adalah salah satu caranya. (https://journal-neo.org/2016/08/11/how-the-us-took-over-myanmars-ministry-of-information/)
Kalo belum puas, saya kasih data tambahan. Anda tahu Partai Future Forward (FF) yang ada di Thailand? Partai tersebut dibentuk oleh Thanatorn Juangroongruangkit hadir dalam rangka mengoyak kepentingan China di negeri Gajah Putih tersebut, nyatanya dapat sokongan dana dari AS. (https://journal-neo.org/2019/12/14/us-seeks-thai-opposition-for-anti-china-alliance-at-asean-summit/)
Nggak aneh kalo dalam setiap aksi damai yang digulirkan FF, agenda yang didengungkan kalo nggak HAM pasti Demokratisasi. Wajar, mengingat banyak aktivisnya yang sudah dapat beasiswa untuk bersekolah ke negeri paman Sam. (https://journal-neo.org/2016/09/21/yseali-america-s-quiet-colonisation-of-southeast-asia/)
Lalu, bagaimana dengan Republik Wakanda?
Coba perhatikan sosok AB. Bukankah dia sosok yang pernah menerima beasiswa Fulbright? Bahkan dalam laporan yang dirilis Wikileaks, disebutkan bahwa dirinya sebagai ‘sahabat’ bagi Paman Sam. (https://wikileaks.org/plusd/cables/09JAKARTA1612_a.html)
Apakah ini hanya kebetulan mengingat kiprahnya dari mulai jadi menteri, lalu gubernur dan rencananya pada 2024 bakal diusung sebagai capres?
Kebetulan mak lu kiper…
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
0 Comments