Menolak Agenda

Menolak Agenda

Oleh: Ndaru Anugerah

Apakah agenda vaksinasi dan green passport dapat berjalan mulus tanpa halangan?

Nggak juga

Setidaknya, Senat di South Carolina AS dengan suara bulat menyatakan bahwa pemberi kerja (employers) tidak diperbolehkan memaksakan program vaksinasi Kopit wajib bagi para karyawannya.

Jadi, karyawan mau divaksin atau nggak, itu pilihan mereka dan pemberi kerja alias boss, nggak bisa main paksakan kehendaknya kepada para bawahannya. (https://www.usnews.com/news/best-states/south-carolina/articles/2021-04-07/sc-senate-approves-proposal-barring-mandatory-covid-vaccines)

Bahkan organisasi maskapai penerbangan internasional (IATA) menyatakan hal yang kurleb sama tentang green passport. “Langkah yang kami terapkan kepada para travelers saat ini (penerapan sertifikat vaksinasi saat mengudara), hanya bersifat sementara,” ungkap pejabat di IATA.

“Kami berencana menghapus sistem ini secara permanen sehingga orang dapat kembali melakukan perjalanan seperti yang mereka alami di tahun 2019,” tambahnya. (https://aviationvoice.com/iata-says-proof-of-covid-19-vaccination-should-be-temporary-202104081127/)

Ini langkah logis yang bisa dilakukan.

Kenapa?

Karena dengan kondisi ekonomi yang sudah dititik nadir ini saja, orang sudah nggak punya uang untuk plesir dengan menggunakan pesawat. Apalagi ditambah dengan syarat-syarat yang ‘nggak masuk akal’. Yang ada, orang akan makin antipati untuk naik pesawat dengan alasan ‘ribet’.

Dan cara yang harus dilakukan agar orang mau lagi naik pesawat, dengan melakukan ‘terobosan’ yang membuat para calon penumpang merasa nyaman, bukan justru kek ‘tawanan’.

Tentang rencana Green Passport saja, WHO sudah buka suara untuk menangguhkan rencana tersebut. “Nggak semua orang punya akses vaksin yang sama, sehingga nggak bisa dipukul rata bahwa semua wajib sudah divaksin,” ungkapnya.

Belum lagi menyangkut privasi data pribadi yang bisa diretas jika sistem Green Passport ‘nekat’ diterapkan secepatnya. (https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers)

Jadi, WHO menyarankan agar otoritas nasional dan operator transportasi untuk tidak menerapkan persyaratan bukti vaksinasi Kopit bagi syarat perjalanan darat, laut dan udara.

Itu yang ngomong WHO lho, yang biasa jadi rujukan negara Wakanda untuk buat kebijakan. Masa iya harus ‘diacuhkan’ himbauannya?

Dengan adanya ‘statement’ WHO tersebut, bisa dikatakan bahwa Green Passport banyak mudarat dibanding manfaatnya.

Saran saya, teruslah menyuarakan kebebasan sejati anda, lebih keras lagi. Itu hak anda.

Kecuali jika anda ingin hidup pada masa VOC kembali.

Salam Demokrasi!!

(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)