Tok,tok,tok… ibukota negara resmi akan dipindah. Ke Kalimantan. Tepatnya dimana, masih dalam kajian. Begitu kata narsum yang saya terima.
Kenapa harus dipindah? Menyiapkan wajah Indonesia baru yang jauh lebih baik.
Paling tidak ada beberapa sumber masalah, jika seandainya ibukota tetap ada di Jakarta.
Pertama padatnya penghuni yang bermukim disana. Sudah sangat sumpek. Dan padatnya penduduk yang tidak disertai pemerataan pembangunan sampai ke pelosok, bisa memicu angka kriminalitas.
Dan kita tahu bersama, banyak kantong-kantong daerah hitam di Jakarta yang potensial sebagai sumber konflik sosial, karena kue pembangunan tidak didapat secara merata. Dari kasus pilkada Jakarta 2017, kita bisa tahu akan hal itu.
“Lagian, padatnya penduduk meninggalkan residu lingkungan berupa tumpukkan sampah yang nggak sedikit,” ucap pakar lingkungan. Karena nggak diurus oleh gabener, akibatnya sampai dibuang bebas kemana-mana. Itu baru dari hal sampah, belum hal yang lainnya.
Masalah kedua adalah harga tanah yang tinggi. Harga tanah di Jakarta sudah diluar kewajaran, karena ulah spekulan. Ini bisa terjadi, karena penduduknya nambah terus, sementara tanah terus berkurang. Akibatnya, harga tanah melambung, dipicu ulah makelar tanah.
Padahal, harga tanah yang super tinggi bahkan di luar jangkauan itu, bisa jadi masalah serius untuk pengembangan infrastruktur yang ada disana guna menjawab tantangan jaman. Pembebasan lahan akan terkendala pada masalah mahalnya harga tanah di Jakarta. Kalo sudah begini, kita bisa apa?
Gak cukup sampai disini, mahalnya harga tanah juga memaksa daerah sekitar Jakarta menjadi daerah penyangga guna dijadikan kota-kota satelit, selain industri. Akibatnya konversi lahan otomatis terjadi, sehingga lahan pertanian sudah hampir mustahil ditemukan di seputaran Jakarta.
Masalah selanjutnya menyangkut polusi udara. Sudah saya pernah ulas dalam tulisan saya terdahulu (baca disini) bahwa tingkat polusi udara di Jakarta sudah melewati ambang batas normal. Ini bisa berdampak pada kesehatan warga Jakarta dan penurunan kualitas hidup.
Parameternya gampang untuk dilihat. Adakah langit biru menghiasi Jakarta? Coba anda bandingkan kalo anda misalnya jalan-jalan ke Lembang. Langit biru adalah salah satu indikator tercemarnya udara di sekitar kita. Dan di Jakarta, birunya sudah tertutup oleh kabut asap alias polutan.
Merujuk pada ketiga kasus itu saja, sudah cukup jadi acuan atas rencana pemindahan ibukota.
Lantas uangnya darimana?
Merujuk pada keterangan Bappenas, dana yang diperlukan sekitar 500-an trilyun. Angka itu akan diperoleh melalui Dana Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (265 trilyun), pihak swasta (127 rilyun), dan sisanya diperoleh melalui APBN sebanyak 93,5 trilyun.
Dana segitu gede buat apa aja? Yah untuk membangun ibukota baru, lengkap dengan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan.
Info yang saya dapat, akan ada sekitar 40 ribu hektar yang akan digarap. 5% untuk pemerintahan, 15% sebagai sentra perekonomian, 20% untuk infrastruktur, 40% untuk pemukiman dan 20% untuk RTH alias ruang terbuka hijau.
Jadi, sangat layak untuk ukuran ibukota negara maju. Apalagi jika dibandingkan Jakarta.
Dan yang perlu dicatat, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memindahkan ibukotanya. Negara tetangga Malaysia, juga lebih dulu memindahkan ibukotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1995 yang silam. Mesir dan China juga punya rencana serupa.
Karena apa kok dipindah? Minimal karena alasan yang saya sebutkan di atas, selain masalah geopolitik, tentunya.
Ibukota yang letaknya berada ditengah, secara geopolitik memudahkan untuk sistem koordinasi. Terutama bagi Indonesia yang negaranya berbentuk kepulauan.
Hal lainnya, tentu saja pemerataan pembangunan. Dengan letaknya yang ada di tengah Indonesia, diharapkan pembangunan bakal dikebut guna mengejar ketertinggalan yang ada di wilayah barat Indonesia, semisal Jawa dan Sumatera.
Kebayang, jika rencana ini terlaksana, apa dampaknya?
Para bandit yang selama ini menguasai Jakarta, bakalan rugi bandar. Dari kacamata properti saja, bisa dipastikan investasinya akan stagnan alias nggak naik-naik seperti yang dulu-dulu. Belum lagi dari sektor yang lain. Jakarta secara perlahan bakal ditinggal investor. Nggak akan seramai dulu.
Apalagi jika ibukota baru bakal ditetapkan sebagai pusat administrasi dan pusat bisnis sekaligus. Bisa amsyong, brayy….
Dan mimpi buruk ini nggak boleh terjadi. Apalagi, untuk urusan proyek-proyek strategis, Indonesia telah menggandeng China sebagai mitranya. Mamarika dapat apa?
Jangan heran, para pion mamarika dikerahkan sebagai buzzer sedemikian hingga, agar rencana pemindahan ibukota minimal bisa diundur, syukur-syukur batal.
“Rencana pemindahan ibukota memakan biaya yang sangat besar. Kan biaya-biaya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat semisal masalah pengangguran, BPJS dan lain sebagainya,” ujar seorang milenial yang namanya dielu-elukan kaum kadal gurun.
Yaelah neng, kuliah tinggi-tinggi mikirnya cuma bisa segitu aja? Lha rencana gabener untuk ngutang 571 trilyun, kenapa nggak kamu recokin? Sementara angka 93,5 trilyun kok kamu sewotnya bukan main? Iya saya tahu, kamu satu genk sama gabener. Tapi ya mbok relevan lah berpikirnya.
Bahkan anak SD aja bisa ngitung, mana yang lebih gede angkanya, 571 trilyun apa 93,5 trilyun?
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah mantan Aktivis 98 GEMA IPB)
0 Comments