Jalan Menuju Transformasi Digital
Oleh: Ndaru Anugerah
“Wah, enaknya jadi PNS. Kerja bakal bisa darimana aja dan nggak perlu ngantor, plus gaji nggak dipotong.” begitu ungkap seorang netizen pada sebuah laman media sosial.
Sebenarnya ada apa sih, kok bisa keluar pernyataan bernada julid tersebut?
Ke depannya, pemerintah sedang mengkaji penerapan Work from Anywhere (WFA) atau Flexible Working Space (FWS) bagi aparatur sipil negara alias PNS. Dan ini akan dibuat secara permanen.
Jadi, para kaum Oemar Bakri bakal bisa bekerja darimana saja alias nggak perlu repot-repot pergi ngantor. (https://money.kompas.com/read/2022/05/13/133000126/serba-serbi-wfa-buat-asn-mulai-dari-gaji-hingga-jabatannya?page=all#page3)
Apa alasannya pemerintah bakal mengkaji konsep WFA bagi para aparatusnya?
Ada beberapa. Dari mulai upaya meningkatkan kinerja, peningkatan efektivitas hingga efisiensi birokrasi pemerintahan. “Pegawai bisa kerja darimana saja, yang penting kinerja dan target-nya tercapai,” begitu kurleb-nya.
Apakah semua PNS bakal bisa WFA?
Nggak juga. Ada beberapa post pekerjaan yang mengharuskan bekerja dari kantor. Misalnya pekerjaan yang bersinggungan langsung dengan publik, dari mulai tenaga medis, pemadam kebakaran, traffic warden hingga petugas lembaga pemasyarakatan, mereka semua wajib masuk ke tempat kerja.
Iyalah, mana mungkin menangani kasus kebakaran kalo petugasnya harus WFA?
Selain itu, para PNS yang mengambil WFA, bakal dipantau kehadirannya dengan sistem digital lewat aplikasi Location Based Presence. Jadi, mereka bekerja dimana-pun, bakal terlacak keberadaannya. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6072334/pns-bakalbisakerja-dari-mana-saja-kerjaan-aman-nggak)
Lalu bagaimana dengan gaji dan tunjangan lainnya?
Menurut pernyataan pejabat di BKN, tunjangan akan tetap diberikan, cuma memang ini perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan implementasinya.
Kalo anda baca dari media mainstream, pasti itu informasi yang akan anda dapatkan. Nggak kurang nggak lebih.
Terus apa yang mendasarinya kok WFA bakal diterapkan secara permanen pasca plandemi Kopit?
Nggak lain dan nggak bukan karena adanya program sang Ndoro besar, secara khusus yang berkaitan dengan transformasi digital. Ini selaras dengan revolusi industri ke-4 (4IR), yang bakal menerapkan teknologi digital disemua lini kehidupan. (baca disini)
Aliasnya, cara kerja yang memakai manusia dianggap nggak efisien karena kalah jauh dibandingkan kinerja robot yang dikasih kecerdasan buatan. Singkatnya, manusia bakal diganti oleh kehadiran robot dengan dalih transformasi digital. Termasuk pada PNS.
Untuk menyukseskan program besar ini, makanya IMF dan lembaga pemberi utangan lainnya, telah menekankan perlunya transformasi digital bagi semua negara yang mau mendapatkan ‘bantuan’ keuangan.
“Kalo mau dapat utangan, harus mau melakukan transformasi digital,” begitu kurleb-nya. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/impact-of-digital-technology-on-economic-growth/muhleisen.htm)
Nggak heran sekelas Menkeu SMI sejak awal plandemi, terus menerus menyuarakan pentingnya transformasi digital, karena memang ini berkaitan erat dengan utang yang akan didapatkan dari sang Ndoro besar. (https://www.cnbcindonesia.com/news/20220511151928-4-338202/pns-bakal-kerja-dari-mana-saja-anggaran-jadi-lebih-hemat)
Awalnya, memang semua PNS bakal mendapatkan privilege bisa kerja darimana saja plus gaji nggak dipotong. Sungguh asyik, bukan?
Tapi seiring berjalannya waktu, manakala teknologi digital bisa memahami dan menguasai cara kerja mereka, yakinlah bahwa saat itu keberadaan mereka nggak lagi dibutuhkan sebagai pekerja.
“Mending pakai robot untuk kerja. Nggak butuh banyak biaya operasional dan nggak sedikit-sedikit complain.”
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
0 Comments