Pagi ini ketemu teman lama, Meilin namanya. Wajahnya yang oriental itu nampak sedang memendam pertanyaan dalam dirinya. Kuberanikan diri bertanya kepadanya, “Ada apa Mei?” Perlahan dia bercerita tentang masa kelam bagi keluarganya saat peristiwa kerusuhan Mei 1998 terjadi.
“Kira-kira, tanggal 22 besok apa akan terjadi hal yang sama, bang?” tanyanya. Pertanyaan normatif, mengingat tiap ada kerusuhan sosial di negeri ini, pasti etnis Tionghoa-lah yang akan menjadi sasaran amuk massa.
Saya mencoba meyakinkan dirinya, bahwa besok akan baik-baik saja. “Nggak akan ada apa-apa, percaya-lah,” kataku.
Mengenai hal ini, sudah sering saya ulas. Lantas apa yang kurang? Tentang bagaimana skenario besar itu akan dimainkan.
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu satu hal. Siapa penyandang dana alias bohir aksi 225, besok?
Untuk menggerakkan aksi massa, dibutuhkan dana yang sangat besar. Dana itu diperlukan untuk operasional dari mulai sewa kendaraan, nasi bungkus, hingga amplop untuk peserta aksi maupun korlap-korlapnya maupun pengepul massa.
Jadi jangan dipikir untuk aksi tersebut bakalan pakai uang sendiri. Ke laut aja, bro…
Selain itu siapa yang paling berkepentingan atas suksesnya acara 225 tersebut, yang kalo diproyeksi mendatangkan situasi chaos dan akan mampu dijadikan bahan bakar untuk menurunkan sang petahana?
Jawabannya, merekalah yang punya rekening gendut di bank-bank Swiss dan Austria. Dengan adanya upaya penarikkan ‘uang-uang panas’ di bank-bank tersebut oleh Jokowi lewat skenario MLA, maka meradanglah mereka.
“Sial, masa uang sudah ditumpuk berpuluh-puluh tahun, mau seenaknya diambil oleh negara?” demikian kurang lebihnya.
Secara kebetulan, kepentingan mereka bertemu dengan kepentingan klan Rothschild yang juga sama. Maka simbiosis mutualisme serta merta tercipta. Uang operasional aksi 225 mereka yang sediakan, sedangkan klan Rothschild menyuplai konsultan politiknya. Pertemuan berlangsung di Brunei. Klop sudah.
Bagaimana eksekusinya?
Isu pemilu curang dan ajakan perang yang diulang-ulang di media sosial, adalah upaya sistematis untuk mematangkan isu. Apa tujuannya? Aksi massa bisa menggelembung, tentunya. Bahkan biar lebih syari’i, mobilisasi massa dengan label tour jihad, digelar dimana-mana.
Maklum, mobilisasi ini membutuhkan setidaknya 100ribu peserta aksi dari seantero Nusantara. Agak sulit mengumpulkan massa segitu banyaknya, mengingat ini bulan Ramadhan. “Kok puasa-puasa disuruh demo?”
Untuk meningkatkan animo, terpaksa bayaran-pun digandakan. “Lumayan untuk beli baju baru.” Sasus yang saya dengar ratusan milyar digelontorkan untuk menyukseskan aksi ini.
Saat massa berkumpul dengan agenda aksi damai pada 22 besok, tiba-tiba ada dentuman atau tembakkan yang menyasar peserta demo tersebut. Situasi chaos otomatis tercipta. Disinilah diperlukan peran lembaga public relation yang akan menciptakan narasi menurut versi mereka.
Kalo saat perang Suriah, peran PR diambil oleh lembaga berkedok kemanusiaan yang bernama White Helmets. Nah untuk di Indonesia ada juga lembaga sejenis yang sudah stand by di lapangan, dengan alasan akan memberi bantuan kemanusiaan.
“Kami perlu mengambil peran atas kemungkinan situasi yang bisa saja menimbulkan resiko krisis kemanusiaan. Karena kami selalu hadir membantu korban konflik,” begitu kurang lebih pernyataan yang mereka berikan.
Dari statement tersebut, bisa disimpulkan bahwa kemungkinan (besar) akan jatuh korban dalam aksi pada hari itu. Sinyalemen makin diperkuat oleh pernyataan Moeldoko (20/5) yang menyatakan adanya upaya penyeludupan senjata untuk menciptakan situasi rusuh pada aksi 225 tersebut.
Dengan adanya tumbal, maka narasi bahwa pemerintahan Jokowi bersifat dzolim, otoriter dan anti-Islam akan dikembangkan secara masif, lengkap dengan dokumen yang ‘sang PR’ telah siapkan di lapangan. Tumbal politik inilah yang akan dijadikan bahan bakar untuk terbentuknya aksi yang lebih besar.
Akankah ini berhasil?
Disinilah masalahnya.
Seperti yang pernah saya ulas berulang-ulang, bahwa aksi ini terlalu dipaksakan, sementara kurang matang ditataran isu. Gak usah yang jauh-jauh, deh. Apa mungkin rakyat berbondong-bondong bergerak hanya untuk menggugat legitimasi hasil pemilu, sementara harga-harga sembako relatif stabil di pasaran?
“Rakyat itu sifatnya pragmatis. Kalo masalahnya nggak menyangkut urusan perut, mana mungkin mereka mau bergerak?”
Dan satu lagi. Bagaimana aksinya bisa menuai sukses kalo skenario besarnya sudah tercium duluan? Bukankah selalu ada kejutan untuk sebuah aksi yang berujung sukses?
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah mantan Aktivis 98 GEMA IPB)
0 Comments