Should be Mandatory or Not?
Oleh: Ndaru Anugerah
“Sebaiknya, program vaksinasi global dibuat wajib apa nggak?” tanya seorang kepada saya.
Sebagai analis, saya bukanlah pembuat kebijakan. Tapi kalo ditanya sebaiknya, saya bisa kasih masukan dengan alasan yang logis untuk menjawabnya.
Coba kita lihat apa yang dikatakan WHO selaku induk badan kesehatan dunia yang selalu jadi rujukan dalam mengambil kebijakan terkait pandemi si Kopit.
“Kami (WHO) menyatakan tidak setuju dengan aturan negara yang akan mewajibkan vaksin Kopit,” demikian kurleb-nya. (https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210113111735-134-593040/who-sebut-tak-setuju-negara-wajibkan-vaksinasi-covid)
Lho, apa alasannya hingga nggak bisa diwajibkan?
“Itu hanya akan menjadi bumerang secara khusus bagi mereka yang selama ini bersikap antipati terhadap vaksin Kopit, Saya tidak yakin bahwa mandat adalah kebijakan yang tepat untuk diberlakukan pada kasus Kopit,” ungkap Direktur Departemen Imunisasi dan Biologi WHO, Dr. Kate O’Brien.
Lalu baiknya gimana?
“Akan lebih untuk mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa persyaratan semacam itu,” tambah Dr. Kate O’Brien.
Dengan demikian, diharapkan, orang akan simpatik terhadap gerakan vaksinasi dan akan mengikuti program tersebut dengan sukarela tanpa dipaksa-paksa. (https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/who-does-not-envisage-covid-19-vaccines-being-made-mandatory-idINKBN28H2DF)
Dan ini logis karena selaras dengan Kode Nuremberg yang menjunjung kebebasan individu untuk mau mengikuti program vaksinasi atau tidak. (baca disini)
Coba tilik kebijakan vaksinasi di AS yang dirujuk sebagai kiblat demokrasi. Apakah vaksinasi Kopit dibuat wajib?
Presiden yang baru terpilih, Joe Biden pada akhir 2020 lalu menegaskan, “Warga AS tidak akan dipaksa untuk mengambil vaksin Kopit saat vaksinnya tersedia nantinya.” (https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55193939)
Berbicara di depan publik, Biden mengatakan, “Saya akan melakukan segala daya saya sebagai presiden untuk mendorong orang melakukan hal yang benar. Dan saat itu terjadi, mereka akan bisa merasakan bahwa itu memang penting.”
Bahkan demi meyakinkan publik, Biden bersedia melakukan suntikkan vaksin yang disaksikan oleh publik secara langsung. (https://www.cnn.com/2021/01/11/politics/biden-second-dose-coronavirus-vaccine/index.html)
Itu baru benar. Jadi nggak ada acara main paksa ala preman, dan tidak melanggar hak orang karena vaksin itu merupakan hak bukan kewajiban.
Jadi kalo WHO yang selama ini dijadikan rujukan kebijakan terkait Kopit oleh banyak negara, sudah bilang vaksinnya tidak wajib, akan lucu kalo tiba-tiba ada negara yang bilang vaksinnya bersifat wajib bagi rakyatnya. Rujukannya apa?
Bagaimana di Wakanda?
“Saya malas kasih komentar. Ntar banyak yang baper.”
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
0 Comments