Menolak Mandat Biden
Oleh: Ndaru Anugerah
Bagaimana kabar mandat vaksin Kopit yang dirilis opa Biden di AS sana?
Seperti yang pernah saya ungkapkan, rencana ini nggak mudah untuk direalisasikan. (baca disini)
Apa sebabnya?
Kebijakan yang diambil Biden sudah melampaui kewenangannya sebagai seorang presiden. Untuk buat kebijakan yang konstitusional di AS, Biden butuh persetujuan Kongres terlebih dahulu. Jadi nggak bisa ambil keputusan sepihak seenak jidatnya dengan mengeluarkan mandat vaksin. (https://www.reuters.com/legal/government/us-govt-asks-court-immediately-lift-stay-covid-vaccine-rule-2021-11-23/)
Emang dipikir negara nenek moyangnya, apa?
Nggak aneh jika kemudian beberapa negara bagian (terutama yang dikuasai Partai Republik) sudah mengaborsi rencana Biden tersebut, karena dinilai cacat konstitusi. (https://www.npr.org/2021/11/22/1057427047/republicans-are-changing-state-laws-to-try-and-get-out-of-federal-vaccine-mandat)
Cerita makin seru, saat 600 pekerja Google ikutan menerbitkan manifesto yang isinya menolak mandat vaksin Biden.
“Kami meminta atasan kami untul mencabut mandat vaksin Kopit sebelum pekerja kembali ke kantor pada 10 Januari mendatang, dan biarkan kami bebas memilih (untuk divaksin atau tidak),” begitu kurleb-nya. (https://www.cnbc.com/2021/11/23/google-employees-sign-manifesto-against-widened-vaccine-mandate.html)
Ini jelas menarik, mengingat pihak manajemen Google sendiri jauh-jauh hari memperingatkan kepada para karyawannya untuk menyukseskan program vaksinasi Kopit.
“Seperti kami katakan sebelumnya, persyaratan vaksinasi adalah salah satu cara terpenting kami agar dapat menjaga keselamatan pekerja, sehingga kami sepenuhnya mendukung kebijakan vaksinasi,” ungkap manajemen kepada sekita 150 ribu karyawannya.
Jadi, di pihak internal Google sendiri sebagai bagian Big Tech, ada suara penolakan terhadap program enjus massal Kopit. Dan wajar-wajar saja jika hanya ratusan yang bersuara, karena pastinya ‘mayoritas’ karyawan lebih pilih ‘main aman’ dengan keep silent.
Pertanyaannya: kenapa mereka menolak program tersebut? Apakah mungkin jika vaksinnya aman, lalu mereka protes terhadap ‘niat baik’ Biden tersebut?
Walaupun semua usaha ini mungkin akan berakhir dengan kegagalan, namun perlawanan yang telah mereka lakukan jelas nggak sia-sia.
Buktinya beberapa negara bagian menolak mandat tersebut, sehingga Biden dipaksa memperpanjang batas waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya atas rencana wajib vaksin di negaranya. (https://www.defenseone.com/policy/2021/11/biden-administration-delays-contractor-vaccine-mandate-until-jan-4/186621/)
Terus berjuang fellas.
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)
0 Comments