Tertangkapnya Andi Arief selaku politisi partai Cikeas di Hotel Peninsula Kamar 1214 (3/3) karena kasus narkoba, sangat mengagetkan. Bukan karena ditemukan kondom dan juga fustun dalam kamar tersebut bersama dirinya, namun ada yang lebih ditakutkan oleh seorang Pepo sebagai pemegang lisensi partai Cikeas, yaitu melorotnya elektabilitas partai.
Walaupun belakangan AA telah dibebaskan polisi, toh berita penangkapan itu saja sudah memberikan kesan buruk buat kubu Cikeas. Tercatat peneliti LSI, Ardian Sopa yang menyatakan bahwa citra partai Cikeas akan sangat terpukul dengan kasus tersebut.
Sebagai ilustrasi, kondisi partai Cikeas waktu jaya-jayanya dimasa kedua kepemimpinan Pepo, masih bisa meraih suara 30% di parlemen. Namun seiring banyaknya kader Demokrat yang terciduk kasus korupsi pada tahun 2014, elektabilitasnya mulai melorot drastis di angka 10%.
Nah sekarang, dengan adanya kasus AA, elektabilitasnya diprediksi hanya akan mencapai 6%. Bahkan kawan sesama aktivis 98 memprediksi bahwa elektabilitasnya nggak nyampe angka 5%. Ibarat celana kolor yang putus talinya, maka nasib Demokrat akan terjun bebas pada pileg 2019 nanti.
Saya jadi teringat bagaimana langkah politik yang Pepo ambil sehingga bisa melenggang sukses 2 periode. Adalah seorang Megawati yang menyatakan bahwa Pepo adalah sosok yang tidak sportif selain omongannya yang mencla-mencle alias nggak bisa dipercaya.
Ceritanya begini. Saat Pepo dipecat oleh presiden Gusdur selaku Menteri Pertambangan, Megawati-lah yang mengangkatnya kembali ke kursi kabinet sebagai Menko Polkam. Saat dilantikpun pada tahun 2001, Pepo pun sempat mengucapkan terima kasih sambil berbisik, “Saya akan kawal ibu hingga tahun 2009.”
Megawati menafsirkan bisikan itu sebagai bentuk kesetiaan sekaligus dukungan Pepo pada dirinya, bukan saja sampai 2004 tapi sampai 2009.
Waktu berlalu, dan pilpres 2004-pun tinggal didepan mata. Bahkan Mega konon sempat meminta kesediaan Pepo sebagai cawapres-nya. Namun Pepo malah menolak dengan alasan akan konsen pada posisi menteri saja. “Aman kalo gitu,” pikir mama Mega, karena bukan kompetitor.
Namun laporan Hendropriyono selaku ketua BIN kala itu justru berbeda. Dikatakanyan kepada Mega, kalo Pepo akan maju menjadi capres lewat parpol baru yang sedang dibangunnya. “Kalo ibu nggak percaya, coba tanyakan ke beliau,” begitu kurang lebih pernyataan Om Hedro.
Gak pake lama, Pepo pun dipanggil untuk mengkonfirmasi kebenaran isu tersebut. Dan jawaban Pepo sungguh menakjubkan. Pepo bahkan membantah kabar-kabur tersebut, sambil memainkan peran sebagai sosok yang didzolimi. “Atas kabar burung tersebut, saya merasa prihatin,” begitulah pengakuan Pepo.
Tahu akan skenario yang mungkin dijalankan Pepo, maka langkah politis segera diambil Mega dengan tidak mengikut sertakan Pepo pada rapat-rapat kabinet, terutama yang menyangkut bidang Politik dan Keamanan, dimana Pepo sebagai Menko-nya.
Atas perlakuan Mega terhadap dirinya, Pepo memainkan peran dengan sangat apik di depan awak media sebagai sosok yang didzolimi. Aksi playing victim yang dilakukannya menuai sukses. Publik terenyuh mendengar aksi drakor yang dipertontonkan Pepo. Jadilah Pepo sebagai figur yang didzolimi pemerintah Mega, sehingga menuai banyak simpati dari publik tanah air.
Merasa cukup mendapat simpati, akhirnya Pepo mundur dari kursi kabinet dan mencalonkan dirinya sebagai capres lewat partai Demokrat yang didirikannya, dengan menggandeng Om Jack. Singkat kata, lewat dukungan penuh ‘mamarika’ yang telah menganggapnya sebagai wonder boy, Pepo berhasil menghempaskan Mega sebagai kompetitor utamanya digelaran pilpres 2004.
Mega-pun tersingki. Tragisnya oleh partai yang baru yang tidak punya akar historis sama sekali di Indonesia.
Apakah ini yang menyebabkan Mega begitu kesal dengan perilaku Pepo? Tidak juga. Mungkin kalo sekedar dikibulin, Mega masih bisa terima. Tapi perlakuan Pepo kepada PDIP selaku kendaraan politik Mega sudah diluar batas kepatutan.
Adalah Mayjen Mardiyanto selaku gubernur Jawa Tengah yang lewat rekomendasi DPP PDIP, kemudian dibajak oleh Pepo dan dijadikan Mendagri. Padahal banyak kader sipil PDIP yang lebih potensial untuk dijadikan gubernur Jateng, saat itu. Akibat aksi potong kompas DPP, banyak kader banteng yang hengkang dari partai. PDIP Jateng-pun terbelah. “Masa banyak yang potensial, kok malah ambil tentara?”
Eh taunya, diujung cerita Mardiyanto malah dicomot Pepo untuk dikasih jabatan menteri. Ini sama saja dengan upaya menggemboskan PDIP tepat dikandang banteng berada.
Inipun belum cukup, karena Pepo kerap melontarkan ungkapan yang menyinggung perasaan mama Mega. Dikatakan berkali-kali lewat media kalo pemerintahan Pepo telah menjadi ‘tukang cuci piring kotor’ yang telah diwariskan pemerintahan Mega. Lucu juga sih, mengingat Pepo adalah bagian kabinet saat Mega berkuasa, gimana bisa dikatakan tukang cuci piring kotor?
Berbekal pada kenyataan tersebut, amat wajar kalo kiranya Mega menyimpan rasa kesal terhadap pribadi Pepo. Ini jugalah yang kemudian menghambat Pepo untuk bisa berkoalisi dengan partai banteng tersebut. Ada masalah psikologis, didalamnya.
Lantas, setelah satu dekade memimpin Indonesia, apa yang telah diperbuat Pepo? Nyaris nggak ada.
Setidaknya John McBeth menggambarkan pemerintahan Pepo sebagai The Lost Decade alias Dekade yang Hilang. Hilang karena nyaris nggak ada terobosan baru yang bisa diperbuatnya.
Yang ada Pepo malah merangkul kelompok-kelompok radikalis semisal HTI dalam kerangka dukungan, walaupun belakangan kelompok minoritas agama sering mengalami tindak kekerasan oleh kelompok radikalis tersebut. Korupsi juga gagal dituntaskan dan rakyat miskin hanya dibuai dengan pemberian BLT yang kerap diplesetkan sebagai Bantuan Langsung Tewas.
Akibat tidak adanya terobosan, banyak proyek-proyek strategis menjadi mangkrak, karena maraknya praktik korupsi di era Pepo berkuasa. Namun semua berhasil diredam lewat politik pencitraannya yang dilakukan secara masif melalui media mainstream.
Masa iya, kalo dikritik apa-apa, bukan introspeksi diri eh malah curhat didepan wartawan sambil ngomong: “Saya prihatin”. Sungguh peran yang sempurna dan layak mendapatkan nominasi Oscar, sepertinya.
Sekarang partai Cikeas sudah berada diakhir episode-nya. Sadar akan kondisi ini, untuk menyelamatkan perahu partainya, sasus beredar kalo Pepo akan merapat pada paslon JOMIN, tepat diakhir masa kampanye nanti. Harapannya, perahu partai bisa diselamatkan. Baginya partai adalah perusahaan yang harus bisa tetap eksis agar terus ‘menghasilkan’.
Akankah ini membuahkan hasil? Entah lah… Menurut saya, baiknya koalisi JOMIN menolak tegas keinginan partai Cikeas tersebut. Alih-alih akan mendapat dukungan, yang ada malah “gegara nila setitik, bisa rusak susunya mama…”
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah mantan Aktivis 98 GEMA IPB)
0 Comments