Krisis Pendanaan Global?
Oleh: Ndaru Anugerah – 03032025
Apa dampak dari diterapkannya MAGA 2.0 oleh pemerintahan Trump?
Banyak, pastinya. Salah satunya adalah krisis pendanaan global.
Kok bisa?
Tentu saja. Ini bisa terjadi karena AS yang biasanya paling getol menggelontorkan dana internasional, kini merubah haluan seiring dengan seruan America First yang dibesut Trump. (https://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-inauguration-america-first-slogan-us-nazi-sympathisers-a7538241.html)
Bantuan internasional bernilai jumbo sengaja digelontorkan AS, guna membeli pengaruh pada banyak negara dan juga lembaga internasional lainnya.
Nggak ada makan siang gratis, kecuali milik Prabowo, bukan?
Dengan adanya perubahan ini, maka uang keluar yang berasal dari AS terpaksa di stop atas nama efisiensi anggaran.
Akibatnya, banyak lembaga internasional yang bergantung pada bantuan AS, mulai kelimpungan. Termasuk salah satunya PBB.
Berdasarkan data, PBB menerima sedikitnya USD 13 miliar di tahun 2023 dari pemerintahan AS. Ini berarti, sekitar 20% pendanaan PBB, berasal dari AS. Lumayan banyak, bukan? (https://www.cfr.org/article/funding-united-nations-what-impact-do-us-contributions-have-un-agencies-and-programs)
Otomatis, dengan pemotongan dana yang bersumber pada AS, lembaga internasional tersebut terkena dampaknya.
“Pendanaan Amerika secara langsung mendukung orang-orang yang hidup di tengah perang, kelaparan, dan bencana, dengan menyediakan perawatan kesehatan penting, tempat tinggal, air, makanan, dan pendidikan—dan masih banyak lagi,” ungkap Sekjen PBB, Antonio Guterres.
Guterres menambahkan, “Dengan adanya pemotongan bantuan dari AS, dapat membuat dunia menjadi kurang sehat, kurang aman dan kurang sejahtera.” (https://www.thecable.ng/us-funding-cuts-will-make-world-less-healthy-safe-says-antonio-guterres/)
Kalo mau diringkas, PBB nggak dapat berfungsi tanpa ‘hadirnya’ dollar dari AS.
Dan ini mengarah pada krisis likuiditas di lembaga dunia tersebut. “Krisis ini dapat mengancam pondasi kerja staf, yang selama ini menjadi tulang punggung lembaga PBB,” begitu kurleb-nya. (https://press.un.org/en/2025/gaab4488.doc.htm)
Memangnya uang yang telah digelontorkan AS bagi PBB, selama ini digunakan untuk apa?
Salah satunya, mendanai upaya ‘anti-kedaulatan’ seperti program imigrasi massal ke wilayah AS, yang secara nggak langsung berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan dan keamanan yang ada di AS juga. (https://cis.org/Bensman/UN-Budgets-Millions-USBound-Migrants-2024)
Ini jelas blunder.
Ngapain AS mendanai lembaga yang ujung-ujungnya malah mendukung program migrasi ke wilayah AS yang kini (di era Trump) menganut prinsip ‘anti-migran’?
Selain itu, pendanaan (yang diberikan AS pada PBB) juga digunakan untuk mempromosikan gerakan LGBTQ secara internasional. Itu sebab kampanye LGBTQ kian marak dari hari ke hari, karena mendapat endorsement dari PBB. (https://unsdg.un.org/latest/stories/pride-action-un-teams-champion-lgbtqi-rights)
Dan yang nggak kalah penting, pendanaan PBB juga diguanakan untuk menyukseskan Agenda 2030 alias Sustainable Development Goals yang berupaya mencapai kondisi Net Zero Carbon. (https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition)
Sekarang, coba anda bayangkan jika berada di pihak PBB yang tiap tahun menerima bantuan jumbo sebagai dana operasional, sekarang situasi-nya berubah 180 derajat.
Pertanyaannya: bagaimana anda bisa menjalankan program organisasi jika dana operasional-nya nggak ada?
Salam Demokrasi!!
(*Penulis adalah analis Geopolitik dan mantan Aktivis 98)